Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara soal Trusted Government, Jokowi Singgung Upaya Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 15/12/2021, 20:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpidato dalam Open Government Partnership Global Summit secara virtual, Rabu (15/12/2021). Acara itu dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia.

Dalam forum tersebut ia menyampaikan dua hal dasar untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pertama, penguatan inovasi digital yang inklusif. Jokowi mengatakan, transformasi digital penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi, penyelewengan, dan di masa pandemi saat ini terjadi akselerasi transformasi digital di sektor ekonomi," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Potensi Pasar Digital RI Sangat Besar, Jangan Sampai Diambil Orang

Menurut Jokowi, digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Oleh karenanya, inovasi digital harus inklusif, termasuk menjamin akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Karena itulah indonesia menjadikan transformasi digital menjadi salah satu prioritas di keketuaan di G20. Akselerasi ini juga harus terjadi di sektor pelayanan publik," ujarnya.

Hal lainnya yang dinilai Jokowi penting untuk menciptakan trusted government adalah penguatan partisipasi masyarakat.

Di Indonesia, kata Jokowi, pemerintah telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu berupa Lapor. Kanal ini terhubung dengan lebih dari 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah.

"Sejak 2015 Lapor telah melayani lebih dari satu juta aspirasi dan aduan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Kita Beruntung, Menteri Pendidikan Punya Pengalaman di Perusahaan Teknologi

Jokowi mengatakan, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan.

Di masa pandemi seperti ini prinsip tersebut sangat esensial untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran.

Prinsip keterbukaan juga diperlukan untuk memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi, serta hoaks.

"Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com