Kompas.com - 15/12/2021, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta berjanji merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022 pada hari ini, Rabu (15/12/2021).

Menurut Said, janji itu terlontar dalam pertemuan serikat pekerja dengan sejumlah jajaran Pemprov DKI di Balai Kota setelah aksi unjuk rasa pada Rabu (8/12/2021).

"Itu disebut 8 Desember kemarin aksi di Balai Kota. Jadi, 8 Desember kami ketemu kepala dinas dan asisten daerah, menjanjikan paling lambat 15 Desember," ujar Said kepada Kompas.com pada Selasa (14/12/2021) malam.

Baca juga: Ini Isi Lengkap Surat Massa Buruh ke Anies, Tagih Revisi UMP DKI Jakarta 2022

Meskipun demikian, Said mengaku bahwa koleganya dari serikat-serikat pekerja tak diberi tahu berapa UMP DKI 2022 setelah revisi nanti, begitu pun dasar hukum yang digunakan Pemprov DKI.

Yang jelas, karena janji inilah, menurut Said, serikat pekerja belum melakukan mogok nasional. Ia menilai, keputusan di Ibukota akan dapat memengaruhi kepala-kepala daerah lain untuk ikut merevisi upah minimum.

"Makanya kita tidak mogok nasional dulu, kita hargai itikad baik gubernur. Tentu daerah lain menunggu Gubernur DKI. Saya berkeyakinan, berdasarkan kebiasaan zaman-zaman dulu, satu gubernur berubah, yang lain ikut berubah. Kalau tidak, jadi persoalan dong, kenapa tidak ikut berubah?" kata dia.

"Harapan kami (UMP DKI 2022 naik) 3,5 hingga 5 persen," tambah Said.

Baca juga: Ketika Anies Kembali Bergabung dalam Demo Buruh, Ikut Kritik UMP DKI dan Terpaksa Teken SK

Kompas.com mengonfirmasi pernyataan Said kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, namun ia belum menanggapi.

Anies dianggap oleh serikat pekerja berjanji pada unjuk rasa 29 November lalu bahwa Pemprov DKI akan merevisi besaran UMP 2022 yang naik terlalu kecil.

Pada unjuk rasa kala itu, Anies memang sempat menemui massa buruh, dan mengaku sepakat bahwa kenaikan UMP terlalu kecil akibat rumus dari pemerintah pusat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.