Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tagar #PercumaLaporPolisi dan #PercumaAdaPolisi Dinilai Harus Direspons Lewat Perbaikan Internal Polri

Kompas.com - 15/12/2021, 11:23 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy menilai fenomena tagar #PercumaLaporPolisi dan #PercumaAdaPolisi yang sempat viral di media sosial merupakan ekspresi kekecewaan atau kritik masyarakat kepada institusi Polri.

Rezaldy menilai kehadiran tagar ini seharusnya direspon Polri dengan melakukan perbaikan internal.

"Kritik ini seharusnya direspon oleh Polri dengan melakukan sejumlah perbaikan secara internal. Termasuk terkait pelayanan pengaduan masyarakat," kata Rezaldy kepada Kompas.com, Selasa (14/12/2021).

Adapun, tagar #PercumaLaporPolisi dan #PercumaAdaPolisi menjadi ramai di media sosial akibat kekesalan masyarakat terhadap kinerja polisi yang tak sungguh-sungguh dalam memproses kasus yang dilaporkan.

Tagar #PercumaAdaPolisi sendiri mulai menggema di lini masa Twitter pada Senin (13/12/2021).

Baca juga: Polisi Sebut Ahmad Dhani-Mulan Tak Langgar Aturan Karantina, Bagaimana Faktanya?

Ini berawal setelah berita kasus anggota Polsek Pulogadung, Jakarta Timur, tidak sungguh-sungguh merespons laporan korban pencurian.

Rezaldy berpandangan tindakan penolakan laporan atau pengaduan seperti yang dilakukan anggota Polsek Pulogadung itu dapat menjadi pelanggaran kode etik profesi Polri.

"Khsususnya berkaitan dengan etika kemasyarakatan. Oleh karenanya anggota tersebut harus diproses secara etik," ucap dia.

Menurut dia, penolakan pengaduan oleh Polri juga sering terjadi, terlebih terduga pelakunya ialah anggota Polri.

Bahkan menurutnya, Kontras pernah mengalami kejadian itu saat hendak mengajukan pengaduaan dugaan penyiksaan dan penghilangan barang bukti yang diduga oleh anggota Polri.

"Namun pengaduan kami ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal," tuturnya.

Ia kemudian kembali mendorong institusi Polri untuk memperbaiki diri dengan melakukan evaluasi internal berupa pengawasan internal yang ketat hingga internalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Setelah #PercumaLaporPolisi, Kini Muncul #PercumaAdaPolisi...

Menurut dia, reformasi kultural Polri harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Lebih lanjut, ia meminta Polri juga harus bisa menindak tegas kepada anggota Polri yang tidak menindaklanjuti pengaduan yang pernah disampaikan masyarakat.

"Sebab tak jarang pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," imbuh dia.

Sebelum tagar #PercumaAdaPolisi muncul, netizen juga pernah meramaikan tagar #PercumaLaporPolisi pada awal Oktober 2021.

Tagar ini berawal setelah berita kasus pemerkosaan terhadap tiga anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, viral.

Sejak itu, #PercumaLaporPolisi kerap menjadi trending topic di media sosial setiap kali ada kasus ketidakadilan atau polisi yang bertindak melanggar aturan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com