KILAS

Forum Nasional Stunting 2021, Wapres Ma'ruf Minta Daerah Kuatkan Komitmen Penurunan Stunting

Kompas.com - 14/12/2021, 21:04 WIB

KOMPAS.com – Organisasi filantropi independen di bidang Pendidikan Tanoto Foundation terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Paling anyar, Tanoto Foundation mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengadakan Forum Nasional Stunting 2021 bertema “Komitmen dan Aksi Bersama untuk Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia”, Selasa-Rabu, 14-15 Desember 2021.

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin berharap, Forum Nasional Stunting 2021 mampu membangun komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat terbentuk masukan dan rekomendasi bagi rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.

“Tema yang diambil dalam kegiatan ini harus dapat kita maknai dengan baik, sehingga dapat menjadi roh dan penyemangat kita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” ujarnya saat membuka forum ini, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Wapres: Target Prevalensi Stunting 14 Persen Ambisius, namun Harus Dihadapi

Dia pun memaparkan dua hal pokok dari tema acara ini. Pertama, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak.

Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.

Hingga 2021, seluruh bupati dan wali kota dari 514 kabupaten atau kota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah.

“Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya di daerah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Kedua, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antarprogram hingga ke tingkat desa atau kelurahan untuk menurunkan stunting.

Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja.

Baca juga: Wapres: Sudah Anak-anak Kena Stunting, UMKM Juga Kena, Jangan Sampai

“Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa atau kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” terangnya.

Ma’ruf menekankan, stunting adalah masalah bersama, sehingga sudah menjadi tugas untuk memastikan generasi penerus sehat dan berkesempatan memperoleh pendidikan, kesetaraan peluang, dan meningkatkan taraf kesejahteraan.

Seperti diketahui, masalah stunting perlu segera diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia (SDM) dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak.

Stunting terjadi ketika anak gagal tumbuh pada 1.000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Efek stunting dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan perkembangan otak anak.

Hal ini menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Baca juga: Serupa tetapi Tak Sama, Ini Perbedaan Stunting, Wasting, dan Underweight

Dalam jangka panjang, kegagalan tumbuh kembang ini akan bersifat permanen jika tidak ditangani sedini mungkin.

Apalagi jika mengingat status Indonesia masih berada di urutan keempat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.