Di bawah Pusriskel, BRSDM berhasil meluluskan 18 rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan, 243 karya tulis ilmiah riset perikanan yang sudah dipublikasikan, 17 teknologi hasil riset perikanan, hingga informasi stok sumber daya perikanan.
Baca juga: Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe
“Untuk informasi stok sumber daya perikanan itu dilakukan melalui stock assessment di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan lima Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPPPUD),” terang Nyoman.
Ia melanjutkan, sepanjang 2021, sebanyak 31 hasil riset Pusriskel diserahkan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Budidaya sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas perikanan budi daya.
Ada pula distribusi calon induk varietas unggul ke seluruh wilayah Indonesia. Rinciannya adalah 8.961 paket lele mutiara ke 218 kabupaten atau kota di 31 provinsi, 87.400 ekor nila Srikandi untuk 36 kabupaten atau kota di 15 provinsi, serta 16.378 ikan mas Mustika ke 25 kabupaten atau kota di 12 provinsi.
“Kemudian ada 13.902 ekor calon induk udang galah GI Macro II di 26 kabupaten atau kota di delapan provinsi serta 33.000 calon induk dan 1.115 indukan patin Perkasa untuk 11 kabupaten atau kota di tujuh provinsi,” ucapnya.
Baca juga: Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda
BRSDM melalui Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) sepanjang 2021 telah mengembangkan produk turunan bioteknologi laut, diantaranya bioplastik rumput laut merah.
Produk tersebut merupakan inovasi plastik biodegradable berbahan baku polimer alami lokal yang aman dan berdaya saing.
Selanjutnya, ada kapsul nutraseutikal minyak ikan yang merupakan hasil samping dari pengolahan ikan patin. Inovasi ini dapat digunakan sebagai komposisi suplemen pangan.
Kemudian ada juga pengembangan metode dan aplikasi untuk mendeteksi penyalahgunaan formaldehid yang kerap ditambahkan sebagai bahan pengawet untuk ikan segar.
Baca juga: Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak
Melalui inovasi itu, pengawas perikanan maupun inspektur mutu perikanan diharapkan bisa memiliki tools untuk mendeteksi penyalahgunaan bahan pengawet berbahaya di produk perikanan segar.
Di samping itu, BRSDM lewat Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) telah merilis indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (IKMKP) tahun 2020 yang merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) Kementerian KP.
IKMKP dikembangkan mengacu pada konsep indeks kesejahteraan rakyat (Ikrar) yang didasarkan pada dua dimensi utama, yakni sosial dan kelembagaan serta ekonomi.
Berdasarkan hasil analisis, didapati fakta bahwa IKMKP tahun 2020 naik menjadi 58,31 persen jika dibandingkan pada 2019 sebesar 57,66 persen. Jika merujuk pada kategori Ikrar, nilai IKMKP pada tahun 2020 masuk dalam kategori tinggi atau lebih dari angka 52.
Baca juga: Siapkan SDM Unggul, Kementerian KP Lantik Taruna Politeknik KP Dumai
Tak sampai di situ saja, Kementerian KP juga mendorong pusat pendidikan KP demi terciptanya wirausaha produktif dan inovatif yang mampu menguasai pasar nasional dan mancanegara.
Pada 2021, ada 52,56 persen lulusan satuan pendidikan KP yang terserah di dunia kerja bidang KP, 55,2 persen anak pelaku utama diterima sebagai peserta didik, dan 181 lulusan satuan pendidikan KP melakukan rintisan wirausaha bidang KP.