Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Target Prevalensi Stunting 14 Persen Ambisius, namun Harus Dihadapi

Kompas.com - 14/12/2021, 12:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, target menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 cukup ambisius tetapi harus dihadapi oleh semua pihak.

Ma'ruf beralasan, angka prevalensi stunting di Indonesia saat ini tercatat sekitar 27 persen sehingga hanya tersisa waktu tiga tahun untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024, kita hanya punya waktu kurang dari 3 tahun lagi. Target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang singakat ini adalah tantangan besar namun harus kita hadapi bersama," kata Ma'ruf saat membuka acara Forum Nasional Stunting yang disiarkan akun YouTube BKKBN Official, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Ma'ruf menekankan, persoalan stunting ini bukanlah persoalan masa kini, tetapi juga masa depan karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

"Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya," ujar dia.

Ma'ruf yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting itu pun menyampaikan sejumlah hal yang mesti dilakukan guna mencapai target penurunan stunting.

Pertama, Ma'ruf menegaskan pentingnya komitmen yang kuat dari seluruh aktor pelaksana untuk menggerakkan dan mengarahkan upaya terbaiknya untuk mempercepat penurunan stunting.

Ia menuturkan, komitmen ini mencakup komitmen untuk menetapkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan, komitmen untuk mengoptimalkan monilisasi sumber daya, serta komitmen untuk menguatkan koordinasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik.

Kedua, Ma'ruf meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo selaku ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.

"Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program atau kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting," kata Ma'ruf.

Ketiga, kementerian dan lembaga diminta untuk memastikan agar sumber daya yang diperlukan untuk perepatan penurunan stunting tersedia dan terjangkau hingga kelompok sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun diminta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini serta megnatasi isu yang menghambat percepatan tersebut.

Baca juga: Bantu Turunkan Angka Stunting, Tanoto Foundation Hibahkan Rp 2,8 Miliar kepada Unicef Indonesia

Keempat, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya masing-masing didukung dengan sumber daya yang mencukupi.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga mengajak para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan media untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

"Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan, sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yg merawat bangsa," ujar Ma'ruf menutup sambutannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com