Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

150 Hari Kasus Covid-19 Landai, Luhut: Untuk Masuk Endemi, Tunggu Januari

Kompas.com - 13/12/2021, 18:36 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sudah 150 hari kasus Covid-19 di Indonesia berada di titik rendah.

Meski demikian, Luhut tak ingin gegabah dan menyatakan Indonesia sudah masuk ke masa endemi Covid-19.

Ia mengatakan, kondisi endemi Covid-19 akan bergantung pada perkembangan kasus Covid-19 pada Januari 2022.

"Kita belum berani mengatakan itu, tapi dari secara empirik kita memang sudah 150 hari lebih kita bisa flattening dan apakah kita sudah masuk endemi, kita tunggu saja, saya kira bulan Januari, setelah kita lewati ini semua," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual terkait evaluasi PPKM, Senin (13/12/2021).

Baca juga: Luhut: Ada Upaya Melarikan Diri, Langsung Kita Ceburin ke Karantina

Luhut mengatakan, hingga saat ini, Indonesia masuk kategori negara dengan risiko Covid-19 rendah atau level 1.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat mempertahankan kondisi tersebut, salah satunya dengan menunda melakukan perjalanan ke luar negeri.

"Saya imbau enggak usah dulu libur-libur ke luar negeri dulu deh supaya enggak bawa penyakit ke dalam negeri. Ini masih banyak tempat-tempat libur di republik ini yang bisa kita kunjungi," ujar dia.

Luhut juga mengatakan, pemerintah sudah menghitung risiko penularan Covid-19 dari perjalanan ke luar negeri.

Baca juga: Luhut: Hingga Kini Tak Ditemukan Kasus Varian Omicron di Indonesia

Untuk itu, ia mengingatkan, warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan ke luar negeri wajib melakukan karantina selama 10 hari, saat tiba di Tanah Air di hotel dan tempat karantina terpusat.

"Kita enggak mau mengorbankan lelah, capek dan pengorbanan besar beberapa bulan lalu, hanya karena kita tidak disiplin, jadi semua harus menahan diri dulu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com