Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/12/2021, 11:14 WIB
Inang Jalaludin Shofihara,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, program Revitalisasi Kawasan Transmigrasi saat ini menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Saat ini, terdapat 52 kawasan transmigrasi yang ditetapkan sebagai prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi yang menjadi target prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

“Revitalisasi kawasan transmigrasi ini untuk kian menyejahterakan para transmigran. Selain itu, revitalisasi ini juga harus memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitar Kawasan transmigran,” katanya.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut mengatakan itu saat memimpin Upacara Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-71 bertema “Transmigrasi Wujud Nyata Implementasi SDGs Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan” di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Minggu (12/12/2021).

Gus Halim juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi di desa-desa sekitarnya.

Baca juga: Mendes PDTT Akan Fokus Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

Oleh karenanya, revitalisasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas perekonomian di kawasan transmigrasi sebagai wujud nyata implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa untuk pembangunan berkelanjutan.

Dia juga menyebutkan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017.

“Untuk itu, tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Gus Halim juga mengatakan, revitalisasi kawasan transmigrasi menjadi salah satu jalan mencapai SDGs Desa yang memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator.

Pencapaian tujuan SDGs ini dimulai dengan pendataan desa berbasis data mikro, berbasis keluarga, bahkan individu.

Baca juga: Berkembang Pesat, Kawasan Transmigrasi Jadi Penyangga Pangan Nasional

Menurutnya, sejak 2021 Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa telah mengumpulkan data seluruh warga, keluarga, wilayah RT, serta desa.

“Data tersebut telah dianalisis melalui sistem informasi, sehingga menjadi bahan kalkulasi keunggulan maupun kelemahan tiap wilayah transmigrasi, data ini juga bisa menjadi roadmap revitalisasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gus Halim juga menceritakan sejarah transmigrasi. Dia menuturkan, transmigrasi sudah lama diimplementasikan di nusantara, bahkan sejak masa kolonialisme belanda, yaitu pada 1905.

Ketika itu, pemerintah kolonial untuk pertama kalinya memberangkatkan 155 kepala keluarga (KK) transmigran yang berasal dari Kedu, Jawa Tengah, menuju Gedong Tataan, Provinsi Lampung.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi untuk pertama kalinya pada 12 Desember 1950. Pada saat itu, Jawatan Transmigrasi memberangkatkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa transmigran menuju Lampung dan Lubuk Linggau.

Baca juga: Transmigrasi Jadi Solusi Pembangunan di Luar Jawa, Gus Menteri: Sejarah Telah Membuktikan

"Oleh karena itu, sejak saat itulah tanggal 12 Desember kita kenal dan selalu kita peringati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi," terang politisi PKB tersebut.

pada HBT ini, Gus Halim juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik untuk Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, peta Transmigrasi, dan meresmikan Kantor Wali Nagari.

Gus Halim bersama Gubernur Bupati Pesisir Selatan dan pejabat di lingkungan Kemendesa PDTT juga meninjau produk usaha kecil menengah (UKM), seperti kopi dan kain motif khas yang diproduksi transmigran di Kawasan Lunang Silaut.

Selain itu, Gus Halim juga menghadiri acara pelantikan Persatuan Anak Transmigrasi (PATRI) Sumatera Barat (Sumbar) dan acara peluncuran buku berjudul “Jalan Terjal Anak Transmigrasi karya Moh Arifin dan Novel” karya Melani Kurniawati, yang merupakan seorang anak transmigran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Nasional
Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Nasional
Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Nasional
Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Nasional
Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com