Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Forum ASEAN-G7, Menlu Retno Soroti Kesenjangan Vaksin Negara Maju dan Berkembang

Kompas.com - 13/12/2021, 10:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadiri pertemuan ASEAN-G7 Foreign and Development Ministers Meeting secara virtual, Minggu (12/12/2021) malam.

Dalam kesempatan itu ia menyoroti masih tingginya kesenjangan vaksinasi antara negara maju dan berkembang.

Melihat situasi tersebut, Retno mendorong negara-negara G7 ikut berperan mempersempit kesenjangan itu.

Baca juga: Indonesia Terima Vaksin AstraZeneca dan Pfizer lewat Jalur Covax

"Antara lain dengan memastikan kesetaraan akses dan memperkuat rantai pasok kesehatan global, termasuk melalui TRIPS waiver untuk mendukung produksi vaksin lokal dan solusi medis kritikal," kata Retno dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube MoFA Indonesia.

Retno juga menyinggung diskusi dalam pertemuan COVAX AMC-EG yang ia pimpin pekan lalu. Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa pencapaian vaksinasi global masih jauh dari target.

Negara-negara AMC baru menerima 505 juta dosis atau 53 persen dari target 2021 sebesar 950 juta dosis.

Adapun negara AMC adalah negara-negara yang akan memperoleh akses vaksin Covid-19 sebesar 20 persen dari populasi total negaranya.

Menurut Retno, hal ini disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kelangkaan suplai karena ketidaksetaraan akses terhadap produksi dan distribusi vaksin.

Kedua, kurangnya kapasitas penyerapan negara-negara penerima, dan terakhir masa kadaluwarsa vaksin yang singkat.

"Namun, berita baiknya adalah COVAX AMC telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 10,9 miliar dollar Amerika Serikat atau 17 persen lebih banyak dibanding target 2021 yang sebesar 9,3 miliar dollar AS," ujar Retno.

Dalam pertemuan itu Retno juga menyampaikan ihwal penanganan pandemi virus corona. Menurut dia, setidaknya ada dua hal yang harus menjadi fokus dunia untuk bangkit dari pandemi.

Pertama, memperkuat dukungan finansial terhadap kesiapsiagaan pandemi. Retno mengatakan, negara berkembang memerlukan dukungan finansial yang lebih berkelanjutan dan tidak sekedar ad-hoc.

Isu dukungan finansial ini, kata dia, akan menjadi salah satu prioritas Presidensi Indonesia di G20.

"Dan oleh karena itu Indonesia berharap agar G20 Joint Finance-Health Task Force dapat berhasil dalam menjajaki modalitas bagi terciptanya mekanisme dukungan yang lebih baik," ujar Retno.

"Pada saat saya berbicara mengenai G20 Joint Finance-Health Task Force ini banyak sekali negara G7 yang memberikan dukungannya secara langsung," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com