Saat Jokowi dan Waketum MUI Anwar Abbas Lempar-Jawab Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Saling lempar-jawab kritik terjadi antara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dan Presiden Joko Widodo.

Momen itu berlangsung dalam Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI, Jumat (10/12/2021).

Di hadapan Jokowi, Anwar Abbas melempar beragam kritik tentang kinerja pemerintah, mulai dari kesenjangan masyarakat, hingga penguasaan lahan di Tanah Air.

1. Kesenjangan kesejahteraan

Anwar Abbas membuka sambutannya dengan menyampaikan kritik tentang kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Jokowi Bakal Cabut HGB dan HGU Telantar, Mulai Kapan?

Menurut dia, banyak rakyat yang kini sudah sejahtera. Namun, hanya dari kalangan tertentu.

"Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil menyejahterakan rakyatnya, tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan adalah mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar, dan menengah, serta usaha kecil," kata Anwar.

"Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultra mikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan, sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita tampak semakin terjal," tutur dia. 

Tingginya kesenjangan itu, menurut Anwar, terbukti dari masih besarnya angka indeks gini di Tanah Air.

Baca juga: Anwar Abbas: Kekejaman Israel Harus Dibalas dengan Perang Total

Sebelum Jokowi memimpin, angka indeks gini ekonomi di Indonesia mencapai 0,41. Angka itu hanya turun sedikit menjadi 0,39 persen di era kepemimpinan Jokowi.

2. Penguasaan lahan

Anwar mengatakan, tingginya kesenjangan masyarakat juga nampak dari besarnya indeks gini dalam bidang pertanahan.

Ia menyebutkan, sebagian besar lahan di Indonesia dikuasai oleh kalangan tertentu.

"Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," ujar Anwar.

"Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar itu cuma besarnya hanya 0,01 persen dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar. Usaha menengah besarnya adalah 0,09 persen, dengan jumlah pelaku usaha 60.702," ucap dia. 

Dari data-data tersebut, penduduk yang sudah mendapat perhatian pemerintah dan dunia perbankan sekitar 1,32 persen atau lebih kurang 849.334 pelaku usaha.

"Sementara jumlah usaha mikro dan ultra mikro besarnya adalah 98,68 persen dengan jumlah pelaku usaha, yaitu sekitar 63,3 juta pelaku di mana total asetnya sama dan atau di bawah 50 juta rupiah, dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita," kata dia.

Baca juga: Jokowi Gerah, Banyak Tanah Telantar yang Tidak Dimanfaatkan