Tanggapi Pidato Jokowi di Hakordia, ICW: Yang Harus Berbenah adalah Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, pihak pertama yang mesti berbenah terkait pemberantasan korupsi adalah Jokowi.

“Pihak pertama yang harus sadar dan berbenah karena pemberantasan korupsi belum membaik adalah Presiden Joko Widodo sendiri,” sebut Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat (10/12/2021).

Menurut dia, masalah penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah tidak jelasnya sikap Jokowi terhadap persoalan ini.

Kurnia pun mencontohkan saat Jokowi berpidato soal memberikan dukungan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Baca juga: Ketika Presiden Jokowi Bicara Pemberantasan Korupsi

“Bagi ICW, pernyataan itu tidak sesuai dengan realita hari ini. Faktanya RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022,” tutur dia.

Kurnia pun menyesalkan dalam pidatonya Jokowi tak menyinggung berbagai kegaduhan publik akibat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu yang menjadi perhatian publik terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berakhir dengan pemberhentian 57 pegawai lembaga antirasuah itu.

“Presiden harus menegur pimpinan KPK. Sebab, akibat kegaduhan tak berkesudahan itu, roda kerja KPK terganggu dan capaiannya juga jauh dari kata ideal, terutama dalam lingkup penindakan,” imbuhnya.

Diketahui Jokowi menyinggung beberapa hal dalam pidatonya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Pertama, Jokowi meminta aparat penegak hukum tak cepat puas pada kinerja pemberantasan korupsi.

Baca juga: Jaksa Agung Instruksikan soal Konsistensi Dakwaan TPPU di Kasus Korupsi

Kedua, ia tak ingin pemberantasan korupsi hanya fokus pada penanganan, Jokowi menyebut upaya pencegahan lebih penting dilakukan.

Ketiga, Jokowi menekankan agar pemulihan aset dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus diutamakan dalam penindakan korupsi.

Keempat, Jokowi mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia ingin penyusunan RUU itu selesai tahun depan.