Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Kepentingan Pembangunan Ekonomi Dinilai Berpotensi Sebabkan Bencana dan Masalah Kesra

Kompas.com - 10/12/2021, 06:34 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik kepentingan antara penguasa dan pengusaha dalam pembangunan ekonomi dinilai bisa menyebabkan bencana alam dan masalah kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Era Purnamasari.

Era mengatakan dampak konflik kepentingan ini adalah pembangunan ekonomi yang serampangan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana alam.

Baca juga: Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

“Indonesia adalah negara dengan risiko bencana tinggi. Kondisi ini makin diperparah dengan pembangunan ekonomi yang mengabaikan lingkungan dan keadilan sosial,” tutur Era dalam diskusi virtual yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (9/12/2021).

Konflik kepentingan yang dimaksud Era adalah seorang penguasa dengan jabatan publik yang juga berprofesi sebagai pengusaha.

Atau, lanjut Era, seorang penguasa yang akhirnya bekerja sama dengan pengusaha.

Dalam pandangan Era, dampak lain yang muncul adalah terjadinya pemiskinan pada masyarakat sekitar industri pemanfaatan sumber daya alam.

“Implikasinya tidak ada pembangunan yang berpihak pada masyarakat, dan terjadi pemiskinan,” ucap dia.

Era menyebut kondisi konflik kepentingan telah terjadi di Indonesia saat ini.

Hal itu nampak dari arahan Presiden Joko Widodo terkait pencopotan Kapolda suatu wilayah jika tidak bisa mengawal proses investasi dan penanganan Covid-19.

“Situasi ini akan menimbulkan represi di tingkat bawah, jika polisi tidak bisa independen yang terjadi adalah tindakan represi, pemiskinan dan lain sebagainya,” paparnya.

Baca juga: AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

Terakhir Era mengungkapkan bahwa kondisi pembangunan ekonomi yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat akan memicu kriminalitas.

Sebab masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya dan memilih mencarinya dengan praktik-praktik ilegal.

“Seperti jual beli narkoba, pelacuran, perampokan dan tindak kriminal lainnya,” pungkas Era.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com