Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Kompas.com - 09/12/2021, 20:08 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, semua pihak harus mendemokratisasikan distribusi vaksin ke seluruh negara. Utamanya distribusi ke negara yang penduduknya belum menerima dosis pertama.

Sebab, kata dia, kesenjangan vaksinasi saat ini masih sangat lebar. Di negara kaya, warga yang sudah divaksinasi setidaknya dengan dosis pertama yakni 64,94 persen populasi.

"Sementara di negara berpendapatan rendah hanya 8,06 persen. Ini tentunya tidak dapat dibiarkan," ujar Retno seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/12/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang digelar secara hybrid, Kamis.

Baca juga: Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Dalam kesempatan itu, Retno menegaskan pentingnya kesetaraan dalam melawan pandemi Covid-19, salah satunya melalui program vaksinasi.

"Kita harus memegang teguh kesetaraan untuk memastikan pemulihan yang cepat dalam demokrasi seteraan adalah soal fairness," katanya dalam konferensi persnya, Kamis.

Menurut Retno, setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara untuk melawan pandemi Covid-19.

Ia juga menyampaikan pengalaman Indonesia yang memastikan seluruh rakyat memiliki kesetaraan akses terhadap vaksin.

Baca juga: Wacana Vaksin Booster, Seberapa Perlu Kita Mendapatkannya?

"Dan hingga hari ini kami telah memvaksin lebih dari 142 juta orang. Angka ini hampir memenuhi target vaksinasi 40 persen populasi pada akhir 2021 sebagaimana ditetapkan World Health Organization (WHO)," ujar dia.

Sementara itu, pada level global, Indonesia juga berkontribusi mendorong kesetaraan vaksin antara lain dengan menjadi Co-Chair Covax AMC Engagement Group.

"Isu penguatan arsitektur kesehatan global ini saya sampaikan juga diangkat oleh Indonesia selama presidensi Group of Twenty (G-20)," ucapnya.

Selian kesetaraan vaksin, pemerintah Indonesia juga terus mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Baca juga: Periode Natal dan Tahun Baru 2022, Polres Tangsel Gelar Razia Prokes Covid-10

Adapun prokes yang dimaksud yaitu 6M, meliputi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19".

Penulis: Sania Mashabi | Editor: Icha Rastika

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com