Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Kompas.com - 09/12/2021, 17:02 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mendorong kebijakan yang inklusif untuk memastikan pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

Adapun hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang digelar secara hibrida, Kamis (9/12/2021).

"Penekanan saya bahwa kita harus mendorong kebijakan yang inklusif untuk memastikan pemulihan bagi semua," kata Retno dalam konferensi persnya, Kamis (9/12/2021).

Retno menjelaskan, dalam demokrasi inklusivitas berarti partisipasi seluruh rakyat dalam semua aspek tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Menurut dia, tidak ada yang boleh tertinggal dalam proses pemulihan dan semua aspirasi harus didengarkan sesuai dengan semangat demokrasi.

"Pemulihan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, utamanya mereka yang paling rentan dan paling terdampak oleh pandemi," ujarnya.

"Seperti perempuan, anak muda, pekerja informal, penyandang disabilitas dan masyarakat lokal," kata Retno.

Selain itu, dalam pembukaan BDF, Retno juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga yang terdampak pandemi.

Ini mulai dari bantuan sembako kepada 28,8 juta orang, bantuan tunai kepada 9,9 juta keluarga dan batuan Program Keluarga harapan kepada 10 juta keluarga.

Baca juga: Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Retno mengatakan, berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga keuangan internasional telah muncul peringatan bahwa kemungkinan terjadinya kesenjangan prospek pemulihan ekonomi antarnegara.

Menurut dia, sekitar 90 persen negara maju diproyeksikan dapat mencapai level pendapatan per kapita pra pandemi di tahun 2022, sementara negara berkembang akan memerlukan waktu jauh lebih lama.

"Lingkungan internasional yang mendukung diperlukan agar negara-negara dapat pulih dengan baik," ujarnya.

Namun, ia menyayangkan norma dan aturan ekonomi internasional saat ini masih kurang demokratis dan inklusif.

Baca juga: Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com