Kompas.com - 09/12/2021, 16:33 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan pers di UNS Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/12/2021). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan pers di UNS Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 berhasil mengurangi terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam terkait penerimaan bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19.

Moeldoko menyampaikan, efisiensi dalam hal percepatan dan penanganan pandemi hal ini dilakukan melalui pembenahan tata kelola data dan utilisasi nomor induk kependudukan (NIK).

"Telah terjadi efisiensi dalam bentuk perluasan cakupan penerima bansos setara dengan Rp 1,79 triliun dan penerima dan penerima bantuan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) setara dengan Rp 672 miliar," kata Moeldoko di acara Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Selain itu, menurut dia, Stranas PK juga melakukan penguatan kepastian dan kemudahan usaha yang dilakukan dengan perbaikan tata kelola di sektor ekspor impor komoditas strategis.

Bahkan, baru-baru juga dilakukan pengukuhan kawasan hutan, penguatan digitalisasi layanan pemerintah, serta implementasi pengadaan barang jasa berbasis elektronik.

Pemerintah, lanjut dia, telah menggandeng 290.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang jasa.

"Dan juga berpotensi mencegah kemahalan harga barang ataupun jasa sebesar 10 sampai 15 persen setiap transaksi pengadaan,” kata dia.

Baca juga: Hari Antikorupsi, Wapres Maruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Di bidang perizinan dan tata niaga, Stranas PK mengawal dan mendampingi percepatan pengukuhan kawasan hutan dan penempatan peta digital rencana detail tata ruang melalui implementasi kebijakan satu peta.

Sementara, dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Moeldoko menyatakan, tim Stranas PK bersama stakeholders kunci melakukan penyederhanaan bisnis ekspor-impor melalui Indonesia Nasional Single Window (INSW) .

"Penguatan penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga dilakukan melalui digitalisasi penanganan perkara SPPT TI," ujar dia.

Adapun, Stranas PK melalui Perpres No 54 tahun 2018 merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melakukan kolaborasi pencegahan korupsi dari hulu secara sistemik, terukur, dan berdampak.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.