LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

Kompas.com - 09/12/2021, 15:08 WIB
Dokumentasi vaksinasi Covid-19 masal dari PT PT Migas Hulu Jabar (MUJ) di area Kiara Artha Park, Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung, Senin (29/11/2021). DOK. Humas Pemerintah Provinsi Jawa BaratDokumentasi vaksinasi Covid-19 masal dari PT PT Migas Hulu Jabar (MUJ) di area Kiara Artha Park, Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung, Senin (29/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan LaporCovid-19 Yemiko Happy mengatakan, pihaknya masih mendapatkan laporan dari masyarakat terkait permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, laporan yang diterima LaporCovid-19 dari masyarakat di antaranya yaitu NIK ganda saat vaksinasi, NIK dipakai orang lain dan terjadi kesalahan NIK.

"Laporan warga yang masih diterima, Agustus saja kami masih menerima banyak laporan yang pertama NIK yang terpakai, lalu NIK ganda, lalu penyalahgunaan NIK dan NIK salah," kata Yemiko dalam diskusi secara virtual, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Yemiko mencontohkan, pihaknya menerima laporan di Kalimantan Timur terkait sejumlah warga yang kesulitan mendapatkan vaksinasi karena NIK ganda.

Ia juga mengatakan, di beberapa daerah di Jawa Barat, terdapat kasus warga yang belum mendapatkan vaksinasi, namun, sudah memiliki status vaksinasi di aplikasi PeduliLindungi.

"Kemudian NIK terpakai di provinsi lain seperti kasus di Sulawesi Selatan yang terdaftar atas nama orang lain juga terjadi di Banten," ujarnya.

Menurut Yemiko, masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan vaksinasi karena NIK tersebut sudah berupaya melaporkan hal tersebut ke pemerintah daerah, namun, beberapa laporan warga tak kunjung ditindaklanjuti.

Baca juga: Indonesia Peringkat 5 Dunia Vaksinasi Covid-19 Dosis Penuh Terbanyak, Nomor 1 di Asia Tenggara

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah kembali mengaktifkan sistem pelaporan masyarakat terutama terkait persoalan NIK.

Selain itu, Yemiko meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait tata cara melaporkan NIK dan sertifikat vaksin.

"Terakhir, pemerintah perlu mengawasi penginputan data karena ketika kita menganalisis, kita coba melakukan klarifikasi baik secara formil dan materil dari laporan warga ternyata masih ada terjadi masalah seperti human error," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.