Kompas.com - 09/12/2021, 13:09 WIB
Peta Papua dan Papua Barat GOOGLE MAPPeta Papua dan Papua Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan ada lima kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki capaian baik dalam mengimplementasikan kebijakan satu peta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Adapun, kebijakan satu peta merupakan salah satu program dalam rangka melakukan pencegahan korupsi.

"Saya melihat di Tanah Papua ada lima kabupaten yang capaiannya baik dalam hal implementasi kebijakan satu peta," kata Moeldoko dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Menurut Moeldoko, ini merupakan hal baik yang harus diteladani oleh daerah lain. Lebih lanjut, menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa orang papua bisa mencegah korupsi.

"Hal ini adalah praktek baik yang harus ditiru termasuk dalam mengelola dana otsus (otonomi khusus) karena hal ini membuktikan bahwa Papua bisa, torang hebat mencegah korupsi," ujar Moeldoko.

Terdapat sejumlah kabupaten/kota yang dinilai memiliki kinerja baik dalam menerapkan Stranas PK periode 2021-2022.

Kelima daerah di Papua itu adalah Kabupaten Boven Digoel, Jayapura, Merauke, Mimika, dan Nabire.

Baca juga: Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Sementata itu daerah lainnya yakni Gunung Mas, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kabupaten Berau, Kotawaringin Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Pelalawan, Penajam Paser Utara, Rokan Hulu, Siak, serta Kutai Kartanegara.

Sedangkan di tingkat provinsi ada Penerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Barat, dan Papua.

Sementara itu di tingkat pemerintah pusat ada Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sosial, Kementerian PPN, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, serta Badan Informasi Geospasial, BPKP, BPPT, dan BPJS Kesehatan.

Ia menekankan pencegahan korupsi adalah pertahanan terbaik untuk memenangkan perang terhadap korupsi.

"Bagi kementerian lembaga atau daerah yang tidak disebutkan di atas. Saya harapkan tetap semangat dan bekerja lebih keras lagi karena waktu kita tinggal 1 tahun untuk mempercepat dan mengejar capaian aksi pencegahan korupsi sampai dengan tahun 2022," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.