Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2021, 13:09 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan ada lima kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki capaian baik dalam mengimplementasikan kebijakan satu peta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Adapun, kebijakan satu peta merupakan salah satu program dalam rangka melakukan pencegahan korupsi.

"Saya melihat di Tanah Papua ada lima kabupaten yang capaiannya baik dalam hal implementasi kebijakan satu peta," kata Moeldoko dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Menurut Moeldoko, ini merupakan hal baik yang harus diteladani oleh daerah lain. Lebih lanjut, menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa orang papua bisa mencegah korupsi.

"Hal ini adalah praktek baik yang harus ditiru termasuk dalam mengelola dana otsus (otonomi khusus) karena hal ini membuktikan bahwa Papua bisa, torang hebat mencegah korupsi," ujar Moeldoko.

Terdapat sejumlah kabupaten/kota yang dinilai memiliki kinerja baik dalam menerapkan Stranas PK periode 2021-2022.

Kelima daerah di Papua itu adalah Kabupaten Boven Digoel, Jayapura, Merauke, Mimika, dan Nabire.

Baca juga: Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Sementata itu daerah lainnya yakni Gunung Mas, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kabupaten Berau, Kotawaringin Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Pelalawan, Penajam Paser Utara, Rokan Hulu, Siak, serta Kutai Kartanegara.

Sedangkan di tingkat provinsi ada Penerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Barat, dan Papua.

Sementara itu di tingkat pemerintah pusat ada Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sosial, Kementerian PPN, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, serta Badan Informasi Geospasial, BPKP, BPPT, dan BPJS Kesehatan.

Ia menekankan pencegahan korupsi adalah pertahanan terbaik untuk memenangkan perang terhadap korupsi.

"Bagi kementerian lembaga atau daerah yang tidak disebutkan di atas. Saya harapkan tetap semangat dan bekerja lebih keras lagi karena waktu kita tinggal 1 tahun untuk mempercepat dan mengejar capaian aksi pencegahan korupsi sampai dengan tahun 2022," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com