Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Kompas.com - 09/12/2021, 11:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak cepat berpuas diri terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebab, masyarakat menilai bahwa upaya pemberantasan koruspi di Tanah Air belum maksimal.

"Aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Kala Sindiran Jokowi Bikin Polisi Langsung Bongkar Atribut hingga Gardu Ormas

Jokowi mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa.

Presiden ingin metode pemberantasan korupsi terus diperbaiki dan disempurnakan. Ia tidak mau penindakan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan.

"Dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi menyebutkan, upaya penindakan sangat penting dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu.

Hal ini bukan hanya untuk memberikan efek jera dan menakutkan (detterence effect) kepada pelaku, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan dan mengembalikan uang kerugian negara.

Baca juga: Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi ingin asset recovery dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini.

"Dalam kaitan ini pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana," ucap Jokowi.

"Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara," tutur dia.

Pemerintah, kata Jokowi, sudah memiliki beberapa kerja sama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana seperti dengan Swiss dan Rusia.

Oleh karena itu, ia berharap buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar baik di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Jokowi mengatakan, pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Ia ingin pemberantasan korupsi mengobati akar masalah.

Alih-alih penangkapan, presiden ingin pemberantasan korupsi lebih menekankan pada upaya pencegahan yang lebih fundamental.

"Penanaman budaya antikorupsi sejak dini merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi, membangun kesadaran diri adalah kunci mental antikorupsi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Nasional
Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Nasional
PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Nasional
Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Nasional
Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Nasional
PDN Diduga Diserang 'Ransomware', Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

PDN Diduga Diserang "Ransomware", Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

Nasional
Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Nasional
Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Nasional
Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Nasional
Ajak Pemred Media Kunjungi Desa Keliki, Dirut Pertamina Kenalkan Desa Energi Berdikari Binaan Pertamina

Ajak Pemred Media Kunjungi Desa Keliki, Dirut Pertamina Kenalkan Desa Energi Berdikari Binaan Pertamina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com