Indonesia Disebut Negara Paling Tidak Responsif terhadap Krisis Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Stop Bencana Mellisa Kowara mengungkapkan, Indonesia menjadi negara paling tidak responsif terhadap adanya krisis iklim.

Berdasarkan data dari YouGov, Mellisa mengatakan bahwa Indonesia berada di atas Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, India, Meksiko, Thailand dan Australia sebagai negara yang masyarakatnya tidak responsif terhadap krisis iklim.

"Indonesia satu negara yang paling banyak orang tidak percaya terhadap adanya krisis iklim," kata Mellisa dalam acara virtual bertajuk "Deklarasi Darurat Iklim: Satu Langkah Cegah Bencana", Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Jokowi: Jangan Rusak dan Eksploitasi Kekayaan Lingkungan Berlebihan

Namun, Mellisa menilai hal tersebut bukan sepenuhnya masyarakat Indonesia tidak percaya adanya krisis iklim.

Melainkan ada pula yang percaya, tetapi menilai bahwa krisis iklim diakibatkan adanya aktivitas manusia yang berlebihan terhadap perusakan lingkungan.

Sehingga, kata dia, ada masyarakat yang memercayai bahwa bencana alam merupakan hukuman dari Tuhan lantaran ulah manusia.

"Dan itu sangat berbahaya, karena mengakibatkan orang-orang untuk tidak bergerak, tidak melakukan reaksi, tidak berubah," ucap Mellisa.

Kendati demikian, ia menilai bahwa kenyataan bahwa Indonesia negara paling banyak yang tidak percaya terhadap krisis iklim, tidak sepenuhnya bisa disalahkan kepada masyarakat.

Baca juga: Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Menurut dia, masalah itu diakibatkan kurangnya pemahaman dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah dalam mensosialisasikan krisis iklim pada masyarakat.

"Pengertian terhadap sains di balik krisis ini juga tidak terlihat di pemangku kebijakan," ujar dia.

Ia pun mencontohkan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan terkait banjir besar di Kalimantan diakibatkan curah hujan.

"Oke, lalu? Bisa apa kita?," ujar Mellisa.

Tak hanya itu, pernyataan berikutnya yang dinilai menyakitkan adalah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait deforestasi dan pembangunan.

Baca juga: Di RDP, Komisi IV Kritik Pernyataan Menteri LHK soal Pembangunan dan Deforestasi

Ia menyinggung pernyataan yang dinilainya bertolak belakang dengan tugas dan fungsi Menteri LHK yaitu melindungi lingkungan.

"Seharusnya, kementerian lingkungan hidup itu melindungi lingkungan hidup tapi kenyataannya tidak. Dan pernyataannya dia yang membuat membuka mata kita semua bahwa memang tidak ada pemahaman terhadap krisis iklim yang komprehensif bahkan di tingkat kementerian, bahkan di tingkat menteri," kata dia.