Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Disebut Negara Paling Tidak Responsif terhadap Krisis Iklim

Kompas.com - 08/12/2021, 14:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Stop Bencana Mellisa Kowara mengungkapkan, Indonesia menjadi negara paling tidak responsif terhadap adanya krisis iklim.

Berdasarkan data dari YouGov, Mellisa mengatakan bahwa Indonesia berada di atas Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, India, Meksiko, Thailand dan Australia sebagai negara yang masyarakatnya tidak responsif terhadap krisis iklim.

"Indonesia satu negara yang paling banyak orang tidak percaya terhadap adanya krisis iklim," kata Mellisa dalam acara virtual bertajuk "Deklarasi Darurat Iklim: Satu Langkah Cegah Bencana", Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Jokowi: Jangan Rusak dan Eksploitasi Kekayaan Lingkungan Berlebihan

Namun, Mellisa menilai hal tersebut bukan sepenuhnya masyarakat Indonesia tidak percaya adanya krisis iklim.

Melainkan ada pula yang percaya, tetapi menilai bahwa krisis iklim diakibatkan adanya aktivitas manusia yang berlebihan terhadap perusakan lingkungan.

Sehingga, kata dia, ada masyarakat yang memercayai bahwa bencana alam merupakan hukuman dari Tuhan lantaran ulah manusia.

"Dan itu sangat berbahaya, karena mengakibatkan orang-orang untuk tidak bergerak, tidak melakukan reaksi, tidak berubah," ucap Mellisa.

Kendati demikian, ia menilai bahwa kenyataan bahwa Indonesia negara paling banyak yang tidak percaya terhadap krisis iklim, tidak sepenuhnya bisa disalahkan kepada masyarakat.

Baca juga: Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Menurut dia, masalah itu diakibatkan kurangnya pemahaman dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah dalam mensosialisasikan krisis iklim pada masyarakat.

"Pengertian terhadap sains di balik krisis ini juga tidak terlihat di pemangku kebijakan," ujar dia.

Ia pun mencontohkan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan terkait banjir besar di Kalimantan diakibatkan curah hujan.

"Oke, lalu? Bisa apa kita?," ujar Mellisa.

Tak hanya itu, pernyataan berikutnya yang dinilai menyakitkan adalah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait deforestasi dan pembangunan.

Baca juga: Di RDP, Komisi IV Kritik Pernyataan Menteri LHK soal Pembangunan dan Deforestasi

Ia menyinggung pernyataan yang dinilainya bertolak belakang dengan tugas dan fungsi Menteri LHK yaitu melindungi lingkungan.

"Seharusnya, kementerian lingkungan hidup itu melindungi lingkungan hidup tapi kenyataannya tidak. Dan pernyataannya dia yang membuat membuka mata kita semua bahwa memang tidak ada pemahaman terhadap krisis iklim yang komprehensif bahkan di tingkat kementerian, bahkan di tingkat menteri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com