Kompas.com - 08/12/2021, 13:41 WIB
Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021) KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKetua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menjadwalkan rapat pleno penetapan draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Rabu (8/12/2021) siang hari ini.

"Ya, pukul 14.00 nanti kami pleno Baleg untuk pengambilan keputusan terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tadi rapat panja terakhir untuk penyempurnaan draf," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya, Rabu.

Willy menuturkan, seluruh fraksi telah sepakat untuk mengadakan rapat pleno penetapan draf RUU TPKS pada siang hari ini.

Namun, politikus Partai Nasdem itu belum bisa memastikan apakah seluruh fraksi akan bulat menyetujui draf RUU TPKS atau tidak.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

Ia berharap, fraksi-fraksi yang belum setuju dengan RUU TPKS dapat berbalik arah dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang muncul ke permukaan dalam beberapa waktu terakhir yang menegaskan urgensi RUU TPKS.

"Ya tentu saya bilang tadi semoga ada angin segar. Tentu nanti akan diambil keputusan, mayoritas akan menentukan bagaimana kelanjutan dari Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ujar Willy.

Willy mengatakan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan fraksi-fraksi yang belum setuju dengan RUU TPKS serta mengakomodasi usulan mereka.

Namun, ia mengakui, RUU TPKS tidak mungkin dapat memuaskan seluruh pihak.

Baca juga: Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Menurut Willy, draf RUU TPKS yang ada merupakan hal yang paling optimal untuk melindungi korban kekerasan seksual, mencegah terjadinya kekerasan seksual, serta memberikan kepasitan hukum bagi aparat untuk menindak segala jenis kekerasan seksual.

"Tentu tidak bisa sempurna mengakomodasi semua jenis keinginan dari kelompok A, kelompok B, tapi setidak-tidaknya ini adalah jalan tengah yang berpihak kepada korban," kata Willy.

Diketahui, rapat pleno penetapan draf RUU TPKS sedianya digelar pada Kamis (25/11/2021), tetapi diundur karena belum mendapatkan persetujuan dari mayoritas fraksi.

Saat itu, baru terdapat empat fraksi yang bulat mendukung RUU TPKS yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKB.

Baca juga: Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Nasional
Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama ini Kurang Diberdayakan

Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama ini Kurang Diberdayakan

Nasional
Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.