Nilai Penangkapan Tak Bikin Jera, Wakil Ketua KPK: Ada Daerah yang Bupatinya 3 Kali Tertangkap

Kompas.com - 07/12/2021, 17:20 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (16/11/2021). KOMPAS.com / IRFAN KAMILWakil Ketua KPK Nurul Ghufron ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (16/11/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya penindakan tidak membuat efek jera bagi pelakunya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi 2021, Selasa, (7/12/2021).

“Kami KPK itu telah melakukan penangkapan untuk suap saja sudah 739, untuk pengadaan barang dan jasa sudah 247, lebih 1.000 sudah di 2004-2021,” ucap Ghufron.

“Harapannya (kalau) ditangkap, ditangkap, ditangkap, asumsinya, kalau ditangkap yang ditangkap jera,” ucap dia.

Baca juga: Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Namun, menurut Ghufron, pelaku tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau merugikan negara itu sama sekali tidak takut dan tidak jera.

Bahkan, orang-orang terdekat yang mengetahui perbuatannya juga tidak kapok dan takut melakukan tindak pindana korupsi.

“Kenapa kami mengatakan berani mengatakan faktanya tidak, karena banyak, mohon maaf, bupatinya kena, penggantinya kena, penggantinya lagi kena lagi pak, hattrick, 3 kali, ada dua kota,” ujar Ghufron.

Lebih jauh, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu berpendapat, masyarakat kini permisif dengan status tersangka korupsi yang melekat pada seseorang.

Baca juga: Arteria Sebut Penegak Hukum Semestinya Tak Kena OTT, Sekjen PDI-P: Dia Keseleo Lidah

Hal itu, menurut dia, terbukti saat pemilihan pengganti pejabat yang tertangkap KPK yang kemudian diisi oleh orang-orang deket dengan pejabat yang korupsi tersebut.

“Ada bupati kena (tertangkap KPK), maka pilihan bupati lagi, siapa yang dicalonkan? Istrinya, istrinya menang, (ada juga yang) anaknya maju bapaknya bupati kena, anaknya menggantikan,” ucap Ghufron.

“Apakah kemudian dicaci oleh publik? Apakah kemudian tidak dipilih oleh publik? ternyata menang. Ini menunjukkan apa? publik seperti permisif terhadap koruptor saat ini,” tutur dia.

Baca juga: Arteria Dahlan Bilang Polisi-Hakim Semestinya Tak Kena OTT, Ini Kata Polri

Atas peristiwa tersebut, Ghufron pun menilai bahwa pejabat dan keluarga yang tersangkut tindak pidana korupsi bahkan tidak merasa terhina ketika ditangkap oleh KPK.

“Makna bahwa kemudian ketika ditangkap kemudian kami jebloskan ke penjara mengakibatkan dia terhina, faktanya tidak terhina,” ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Nasional
Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Nasional
Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Nasional
Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.