Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2021, 18:25 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

 

 

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksinasi Covid-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun segera dilaksanakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 secara virtual, Senin (6/12/2021).

"Karena banyak yang terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong," ucapnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Tak hanya vaksinasi anak, kata Airlangga, Jokowi juga meminta vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster yang akan dilaksanakan pada Januari 2022 mendatang mulai dipersiapkan.

Baca juga: BUMN Belum Dapat Penugasan soal Pengadaan Vaksin Booster pada 2022

Sebab, beberapa uji klinis di berbagai negara sudah memberikan rekomendasi terkait pemberian vaksinasi dosis ketiga agar efektif melawan varian baru virus SARS-CoV-2.

Sebagai langkah lebih lanjut, Airlangga mengaku, pihaknya bersama kementerian terkait akan segera melakukan finalisasi terkait regulasi pelaksanaan vaksin booster, baik berbasis penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan non-PBI BPJS Kesehatan.

“Regulasi mengenai pelaksanaan vaksin booster akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Airlangga.

Baca juga: Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Vaksin booster gratis

Sebelumnya, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, pemerintah akan memberikan vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin secara gratis kepada kelompok lanjut usia (lansia) dan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pelaksanaan vaksin booster tersebut sudah dicantumkan dalam rencana anggaran Kemenkes 2022.

"Saat ini sudah kami rencanakan di anggaran 2022 adalah pemberian vaksin tambahan atau booster untuk lansia dan PBI BPJS dan nanti akan ditanggung oleh program mekanisme pemerintah," kata Nadia dalam diskusi secara virtual, Selasa (23/11/2021).

Meski sudah masuk dalam rencana, Nadia mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru merekomendasikan pemberian vaksin booster untuk tiga kelompok rentan, yaitu lansia, tenaga kesehatan (nakes), dan dewasa usia 18 tahun ke atas dengan penyakit imunitas.

Baca juga: Siapkan Vaksin Booster untuk PBI BPJS Kesehatan, Kemenkes Tunggu Rekomendasi WHO

"Walaupun kami (pemerintah) sudah mengalokasikan anggaran untuk PBI BPJS, yang berada di luar kategori rentan tersebut. Akan tetapi kami akan melihat lagi nanti bagaimana rekomendasi dunia," ujar dia.

Selain menggencarkan program vaksinasi, pemerintah juga terus mengimbau agar masyarakat senantiasa menaati protokol kesehatan (prokes).

Adapun prokes yang dimaksud dengan menerapkan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Baca juga: Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan".

Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Icha Rastika

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com