Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Menurutnya, lockdown atau karantina wilayah secara penuh tak menjamin persoalan pandemi Covid-19 selesai.

Oleh karena itu, pemerintah memilih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat saat menghadapi lonjakan Covid-19 pada Juli lalu.

"Kalau lockdown kita bisa bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai," kata Jokowi, Jumat (30/7/2021).

Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus menggencarkan program vaksinasi sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Program vaksinasi Covid-19 dinilai sebagai cara memperkuat kekebalan komunitas dan meminimalkan risiko bagi mereka yang terpapar.

Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus SARS-CoV-2 dengan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Baca juga: Varian Omicron Muncul di Sejumlah Negara, Koster Imbau Warga Bali Perketat Prokes

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi”.

Penulis : Fitria Chusna Farisa | Editor : Krisiandi