Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Kompas.com - 06/12/2021, 14:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini angkat bicara soal hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut bahwa mayoritas responden kurang dan tidak setuju Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Faldo menilai respons tersebut wajar. Bahkan, pemerintah sendiri sejatinya tak ingin terus-menerus memperpanjang PPKM.

"Soal perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya," kata Faldo melalui pesan singkat, Senin (6/12/2021).

Menurut Faldo, pemerintah memahami beratnya beban ekonomi masyarakat bawah yang terdampak PPKM.

Namun demikian, kebijakan itu tetap dibutuhkan untuk bertahan menghadapi pandemi. Oleh karenanya, perpanjangan PPKM menjadi pilihan yang harus diambil.

Baca juga: Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

"Ini yang dari awal pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan. Kami yakin publik sudah sangat paham," ujar Faldo.

Secara umum, Faldo menilai, hasil survei Indikator Politik Indonesia patut disyukuri. Langkah yang diambil pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk penanganan pandemi, diklaim sudah tepat.

Seluruh jajaran pun telah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai daerah, TNI, Polri, dan masyarakat yang berpartisipasi.

"Kita harus tetap waspada, waspada, dan waspada," kata dia.

Kendati demikian, kata Faldo, pemerintah memahami bahwa kebijakan pemerintah masih menimbulkan berbagai kritik.

Namun, ia memastikan kritik tersebut terbuka dan bakal dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab.

Baca juga: Ini 5 Menteri Jokowi yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik Versi Survei Indikator

"Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik," kata Faldo.

"Kontrol yang baik dari publik akan membuat berjalannya kebijakan semakin baik. Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik," tuturnya.

Untuk diketahui, hasil survei Indikator yang dilakukan 2-6 November 2021 menunjukkan bahwa 35 persen responden kurang setuju PPKM diperpanjang. Kemudian, 29,3 persen responden menyatakan tak setuju sama sekali.

Hanya 2,1 persen responden yang sangat setuju dan 28,8 persen responden yang setuju PPKM dilanjutkan.

Survei yang sama menemukan bahwa kinerja Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan.

Survei bahkan menunkukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden tertinggi selama pandemi Covid-19. Dibandingkan Juli 2021, tingkat kepuasan itu naik 13 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com