Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Kompas.com - 06/12/2021, 14:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini angkat bicara soal hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut bahwa mayoritas responden kurang dan tidak setuju Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Faldo menilai respons tersebut wajar. Bahkan, pemerintah sendiri sejatinya tak ingin terus-menerus memperpanjang PPKM.

"Soal perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya," kata Faldo melalui pesan singkat, Senin (6/12/2021).

Menurut Faldo, pemerintah memahami beratnya beban ekonomi masyarakat bawah yang terdampak PPKM.

Namun demikian, kebijakan itu tetap dibutuhkan untuk bertahan menghadapi pandemi. Oleh karenanya, perpanjangan PPKM menjadi pilihan yang harus diambil.

Baca juga: Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

"Ini yang dari awal pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan. Kami yakin publik sudah sangat paham," ujar Faldo.

Secara umum, Faldo menilai, hasil survei Indikator Politik Indonesia patut disyukuri. Langkah yang diambil pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk penanganan pandemi, diklaim sudah tepat.

Seluruh jajaran pun telah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai daerah, TNI, Polri, dan masyarakat yang berpartisipasi.

"Kita harus tetap waspada, waspada, dan waspada," kata dia.

Kendati demikian, kata Faldo, pemerintah memahami bahwa kebijakan pemerintah masih menimbulkan berbagai kritik.

Namun, ia memastikan kritik tersebut terbuka dan bakal dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab.

Baca juga: Ini 5 Menteri Jokowi yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik Versi Survei Indikator

"Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik," kata Faldo.

"Kontrol yang baik dari publik akan membuat berjalannya kebijakan semakin baik. Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik," tuturnya.

Untuk diketahui, hasil survei Indikator yang dilakukan 2-6 November 2021 menunjukkan bahwa 35 persen responden kurang setuju PPKM diperpanjang. Kemudian, 29,3 persen responden menyatakan tak setuju sama sekali.

Hanya 2,1 persen responden yang sangat setuju dan 28,8 persen responden yang setuju PPKM dilanjutkan.

Survei yang sama menemukan bahwa kinerja Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan.

Survei bahkan menunkukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden tertinggi selama pandemi Covid-19. Dibandingkan Juli 2021, tingkat kepuasan itu naik 13 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com