Kompas.com - 04/12/2021, 14:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah mengatakan, elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) meningkat usai bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

Hal itu berdasarkan survei yang digelar IPO pada periode 29 November hingga 2 Desember 2021.

"Pasca bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, elektabilitasnya terpantau meningkat mengungguli PKS dan NasDem," ujar Dedy dalam diskusi bertajuk "Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024" yang digelar secara daring, Sabtu (4/12/2021).

Dedy mengungkapkan, berdasarkan hasil survei PAN berhasil memperoleh angka keterpilihan sebesar 5 persen.

Sementara itu keterpilihan PKS 4,2 persen dan Nasdem 4,1 persen.

Dedy menjelaskan, posisi ini konsisten dengan perolehan hasil survei pada periode Agustus 2021 yang lau, di mana partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu berhasil berada di posisi 7 dengan 5,8 persen dan PKS 4,9 persen.

Baca juga: Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Sementara itu, Nasdem sebelumnya masih lebih unggul dari PAN yakni sebesar 7,8 persen.

“Memang terlihat menarik mengamati fluktuasi PKS dan Nasdem, mengingat mereka tergeser posisi yang sebelumnya cukup baik dan kini menurun. PAN sendiri sejak bergabung koalisi pemerintah terlihat signifikan merangkak naik," jelas Dedy.

Menurutnya, posisi PAN dalam persepsi publik terkait keterpilihan jika Pemilu dilaksanakan hari ini tidak lagi mengagetkan.

Pasalnya temuan pergerakan elektabilitas PAN mulai terlihat sejak survei periode sebelumnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Nasional
Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Nasional
Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Nasional
Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.