Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

PERISTIWANYA sudah berlalu 37 tahun silam. Tapi bayangannya menghantui setiap menjelang muktamar.

Meski dikenal piawai mengelola perbedaan, tapi "bertikai secara berkala" sungguh menguras energi Nahdlatul Ulama (NU).

Saat itu, NU pecah jadi dua. Kubu Cipete Jakarta, didukung para politisi bersama KH Idham Chalid dan kubu aspiran kembali ke Khittah 1926 bersama KHR As'ad Syamsul Arifin di Situbondo, Jawa Timur.

Demikian kerasnya pertikaian mendera, hingga tak menemukan jalan keluar.

Bertumpuk-tumpuk kitab kuning jadi bantal saat bahtsul masail, tapi mereka kesulitan menemukan satu dalil teologis yang bisa menyatukan mereka.

Karena sulit bertemu, akhirnya kubu Situbondo meyakini hanya Munas sebagai jalan keluar. Tapi ternyata tidak. Situasi malah mengeras. Kubu Cipete menghelat Munas Tandingan.

Lewat Munas, Situbondo menujuk H Abdurrahman Wahid sebagai Panitia Muktamar.

Tapi kubu Cipete selalu punya jawaban; menunjuk politikus kawakan, Chalid Mawardi selalu Ketua Panitia.

Bahkan, Cipete selangkah lebih berani menerima Pancasila sebagai asas tunggal sebelum kubu Situbondo.

Seperti sudah diduga, usai bertikai hampir tiga tahun, mereka rujuk lewat "Maklumat Keakraban" di rumah KH Hasyim Latief, paman Cak Nun.

Rais Aam sekaligus ketua umum

Adalah KH Ali Maksum, guru Gus Dur dan Gus Yahya Staquf, salah satu sosok di balik kembalinya NU ke garis perjuangan ulama.

Demikian besar perannya hingga ia dengan arif dan bijak menjalankan tugas sebagai Rais Aam dan sekaligus sangat piawai mengendalikan roda organisasi sebagai Ketua Umum.

Ia merangkap dua jabatan tertinggi jam'iyah setelah KH Idham Chalid mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Tanfidziyah.

Sejak mengisi kursi Rais Aam yang ditinggal wafat KH Bisri Syansuri-- mbah buyut Gus Ipul, 1980 hingga menjelang muktamar 1984, Kiai Ali membangun kultur baru.

Salah satu agendanya; membersihkan dari NU dari politik praktis. Soal ini, ia sangat berkomitmen.

Ia menyimpan banyak gagasan berani untuk memperbaiki NU. Termasuk ketika dengan gagah meminta KH Idham Chalid mundur; penguasa PBNU nyaria 3 dekade!

Kiai Idham menerima permintaan mundur. Tapi tak lama. Politikus paling berpengaruh dalam sejarah NU setelah KH Wahab Chasbullah itu, menarik pernyataannya.

Kiai Ali tak peduli. Ia Rais Aam dan pantang menarik "dawuhnya" apalagi atas intimidasi "anak buahnya", Ketua Umum.

Kiai Ali tidak main-main. Untuk sementara waktu, ia mengambilalih tugas tanggungjawab Ketua Umum. Dari sinilah tumbuh benih Kubu Cipete.

Sebagai Rais Aam, Kiai Ali harus bersikap. Untuk hal-hal yang urgen, sikapnya sangat tegas.

Tapi, itu tidak menutup pintu. Ia mengikhtiarkan jalan dan wasilah untuk menyatukan warga dan kader NU yang berserak.

Ia berjuang untuk mengembalikan anak-anak NU yang terlanjur jauh pergi sehingga lupa jalan pulang ke garis perjuangan para ulama; Khittah 1926.

Cahaya mulai tampak menjelang muktamar ke-27 di Situbondo.

Kembali ke Khittah 1926 adalah hasil muktamar ke-27 Situbondo paling monomental produk Kiai Ali.

Untuk meneguhkan Khittah 1926 dalam praksis, perhelatan Situbondo memilih Gus Dur sebagai penerjemah dalam dimensi kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan.

Kisah sukses Gus Dur menghela warga, kader dan anak-anak NU kembali ke khittah tak lepas dari peran KH Achmad Siddiq selaku Rais Aam penerus KH Ali Maksum.

Deja Vu dan Deja Vecu di Lampung!

Déjà vu, dari bahasa Prancis, secara harfiah "pernah dilihat", adalah fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami sudah pernah dialami di masa lalu.

Déjà vu adalah suatu perasaan telah mengetahui dan déjà vécu adalah sebuah perasaan mengingat kembali.

Persis, peristiwa menjelang hingga muktamar NU ke-27 di Situbondo dan ke-34 di Lampung.

Saat ini, PBNU terbelah. Tak ada yang membantah. Pihak Syuriyah dan Tanfidziyah.

Lebih spesifik lagi antara Rais Aam dan Katib Aam di satu pihak vis a vis Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di pihak lain.

Tak ada yang memastikan muasal perbedaan sudut pandang antardua pihak. Tahu-tahu sudah terbentuk dua arus; penganjur muktamar dimajukan dan penuntut muktamar dimundurkan. Klimaks!

Aselinya, masa khidmah PBNU pimpinan KH Said Aqil Siradj berakhir dengan muktamar tahun 2020 di Lampung.

Tapi, pandemi Covid-19 memaksa semua agenda nasional dijadwal ulang. Termasuk muktamar NU.

Lewat Konbes dan Munas Alim Ulama, muktamar disepakati 23-25 Desember 2021.

Meski periode PBNU KH Said Aqil otomatis bertambah, tapi tuan rumah, Lampung, sudah bersiap sejak ditetapkan pada tahun 2020.

Mendadak Pemerintah menaikkan status penangan Covid-19 ke PPKM Level 3. Status ini berlaku secara nasional pada hari-hari Nataru--Natal dan Tahun Baru.

Dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Jelas sekali itu menabrak tanggal-tanggal muktamar Lampung, 23 hingga 25 Desember 2021.

Menjawab pemerintah, Sekjen PBNU Helmy Faishal merilis muktamar ditunda ke akhir Januari 2022. Tanggal tak pasti.

Yang jelas pasti adalah permintaan Rais Aam KH Miftachul Akhyar. 17-19 Desember 2021.

Rabu 24 November, Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen rapat di PBNU. Tapi, kata sepakat tak didapat.

Sekjen minta rapat ditunda, lanjut besoknya Kamis, ba'da dzuhur. Hingga sore Kamis itu, Ketua Umum dan Sekjen tak muncul.

Pemegang mandat tertinggi NU, Rais Aam, membuat Surat Perintah. Deja Vu Situbondo di Muktamar Lampung!

Wilayah dan Cabang menggeliat. Sebagai pemilik suara di muktamar, mereka butuh kepastian.

Tak kurang dari 27 pimpinan Pengurus Wilayah NU berembuk. Mereka ingin muktamar dipercepat.

Untuk menguatkan sikapnya, 29 November 2021, unsur pimpinan tanfidziyah dan syuriyah wilayah menemui Rais Aam di PBNU.

Seperti Kiai Ali, Kiai Miftach juga tidak menarik "dawuhnya" ; muktamar 17 Desember 2021.

Turun gunung

Belajar dari tahapan menuju rekonsiliasi Situbondo-Cipete, banyak hal yang bisa dijadikan frame work untuk memecah kebuntuan muktamar Lampung.

37 tahun lalu, para kiai sepuh sepeninggal KH Bisri Syansuri, satu-satu turun gunung untuk melunakkan Ketua Umum, KH Idham Chalid.

Selain Kiai Ali, ada juga KHR As'ad Syamsul Arifin (Situbondo), KH Ahmad Siddiq (Jember), dan KH Tolchah Mansoer (Jogjakarta).

Lewat muktamar, kepemimpinan Syuriyah berpindah dari Kiai Ali kepada penerusnya yang lebih muda.

Dari sinilah mulai digunakan mekanisme ahlul halli wal aqdi (Ahwa), yang terdiri atas: KHR Asad Syamsul Arifin, KH Ali Maksum, KH Masykur, KH Syamsuri Badawi, Prof. Ali Hasan Ahmad, KH Romli Ahmad, dan KH Rofi'i Mahfud.

Ahwa menyepakati pasangan KH Ahmad Siddiq dan H Abdurrahman Wahid.

Harus jadi atensi semua stakeholsers NU, bahwa pandemi sudah meminta banyak tumbal kematian.

Termasuk berpulangnya tidak sedikit para kiai dan ulama sepuh NU di seluruh Indonesia. Siapakah yang akan turun gunung saat ini?

Berdasarkan data dari RMI hingga 4 Juli 2021, sebanyak 584 kiai wafat di tengah pandemi COVID-19.

Bahkan, keanggotaan Ahwa Muktamar ke-33 Jombang sudah tidak lengkap lagi. Duh!