Kompas.com - 03/12/2021, 21:47 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/11/2021). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak terkait gugatan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Blora, Setiyadji Setyawidjaja terhadap Ketua Umum Prabowo Subianto.

Gerindra, kata Habiburokhman, disebut akan mencari tahu terlebih dahulu terkait duduk perkara gugatan yang dilayangkan Setiyadji di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Kami belum bisa banyak berkomentar karena belum dapat relaas (surat panggilan), panggilan sidang dari PN Jaksel terkait kasus ini," kata Habiburokhman saat dihubungi, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

"Kami belum tahu apa duduk perkaranya, santai sajalah. Kan prosesnya nanti kami dapat relaas yang dilampiri berkas gugatan," tambah dia.

Lebih lanjut, Habiburokhman kemudian mengeklaim sejumlah perkara gugatan kepada Prabowo yang ditanganinya.

Dalam perjalanan menangani gugatan itu, dia mengaku tak pernah mengalami kekalahan. Hal ini lantaran semua keputusan yang diambil telah melalui konstitusi partai.

"Saya 11 tahun ngurusin kader-kader bandel yang berani gugat Pak Prabowo, seingat saya enggak pernah kalah. Semua putusan di partai dibuat sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)," klaim anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto digugat Rp 501 miliar oleh Setiyadji Setyawidjaja.

Adapun gugatan itu dilayangkan oleh Setiyadji ke PN Jakarta Selatan dengan nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL.

Gugatan diajukan Setiyadji pada Prabowo terkait pemberhentiannya sebagai Kader Partai Gerindra.

Baca juga: Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

"Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan tergugat I (Prabowo), surat keputusan DPP Partai Gerindra tertanggal 13 September 2021, tentang Pemberhentian Keanggotaan Setiyadji Setyawidjaja,” demikian isi gugatan tersebut dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Jumat (3/12/2021).

Adapun gugatan tersebut didaftarkan oleh Setiyadji pada Selasa (30/11/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

Nasional
Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Nasional
Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Nasional
Cara Akses 'Telemedicine' dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Cara Akses "Telemedicine" dan Paket Obat Gratis Pasien Omicron yang Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Profil Pusat Psikologi TNI, Organisasi Baru Milik Mabes TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.