Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

"Diungkapkan bahwa kehadiran kapal-kapal Tiongkok disertai komunike diplomatik (dalam bentuk surat) mengenai protes pemerintah Tiongkok," tutur dia.

Kendati demikian, Farhan mengaku tidak mengetahui secara persis kapan surat tersebut dikirimkan. Sebab, nota diplomatik hanya boleh dibuka dan dilihat oleh pihak yang mewakili kewenangan diplomatik.

"Saya tidak tahu persis isi nota diplomatik dari Pemerintah Tiongkok, karena kami memang tidak diperbolehkan melihat isi surat," terang Farhan.

Farhan berharap dampak politik dan ekonomi terkait protes China dapat diselesaikan.

"Dampak politik dan ekonominya justru akan sangat tergantung kepada bagaimana para diplomat terbaik Indonesia bisa membalikkan keadaan sehingga memberi keuntungan bagi Indonesia," pungkasnya.

Baca juga: RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

Diberitakan, Pemerintah China mengirimkan surat protes yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran sumber daya gas dan minyak di Kawasan Laut China Selatan dan latihan militer Garuda Shield.

Hal ini dimuat dalam pemberitaan Reuters pada Rabu (1/12/2021). Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) Teuku Faizasyah mengaku, tidak bisa mengonfirmasi isi pemberitaan.

“Saya tidak bisa mengonfirmasi isi dari berita tersebut,” kata Faizasyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (1/12/2021) malam.

Faizasyah mengatakan, komunikasi diplomatik biasanya bersifat tertutup. “Lebih dari itu, komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup,” tambah dia.