Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Kompas.com - 03/12/2021, 14:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) masih cukup sulit untuk menembus Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, meskipun melalui jalur partai politik.

Sebab, menurut Ujang, apabila dilihat dari elektabilitas Ridwan Kamil dalam sejumlah survei, tak terlihat ada peningkatan.

Hal itu yang dinilai menjadi ganjalan bagi partai politik apabila menerima Ridwan dan ingin mengusungnya dalam Pilpres 2024.

"Minusnya, elektabilitasnya masih standar-standar saja. Untuk didukung partai, seorang capres atau cawapres perlu elektabilitas yang tinggi," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: PAN Mengaku Punya Kesamaan Visi dengan Ridwan Kamil

Kendati demikian, Ujang menilai wajar apabila Ridwan Kamil tampak percaya diri kepada partai politik setelah mengumumkan akan bergabung ke partai pada 2022.

Adapun Ridwan percaya diri bakal ada partai politik yang meminangnya untuk menjadi calon presiden dalam Pemilu 2024.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku optimistis karena merasa punya tingkat keterpilihan atau elektabilitas tinggi.

"Sikap percaya diri yang wajar. Karena dia merupakan kepala daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia," ujar Ujang.

Namun, Ujang meminta Ridwan agar tidak gegabah terhadap pernyataannya. Jangan sampai, sikap percaya diri tersebut malah membuat partai menghindarinya.

"Jangan sampai sikap percaya diri tersebut membuat partai partai benci kepadanya. Karena dianggap arogan atau mentang-mentang," kata dia.

Baca juga: Ridwan Kamil soal Survei Elektabilitas: Hanya Menghitung Mood, Mood Warga Hari Ini

Ujang juga menyarankan Ridwan agar memilih partai politik yang tidak memiliki ketua umum atau kader yang layak jual menjadi capres atau cawapres.

Hal tersebut, menurut Ujang, perlu ditempuh Ridwan apabila benar pernyataannya ingin bergabung dalam partai politik lantaran bertujuan mengikuti Pilpres 2024.

Kendati demikian, dia menilai bahwa partai politik yang sudah memiliki kandidat capres pasti akan menolak Ridwan Kamil untuk 2024.

"Partai akan utamakan ketum atau kadernya. Kalau masuk partai yang sudah punya capres atau cawapres, maka partai itu akan berkonflik di internalnya," ucap Ujang.

Dari penilaian itu, Ujang berpendapat, Ridwan Kamil belum jelas akan masuk ke partai politik mana apabila tujuannya Pilpres.

Sebab, semua ketua umum partai bakal maju atau mendapatkan dorongan para kader, entah sebagai capres maupun cawapres 2024.

"Namun, jika untuk pencalonan menjadi gubernur lagi kedua kalinya, mungkin bisa masuk Golkar atau Nasdem," ucap Ujang.

"Untuk pilpres, agak sulit. Karena ketua umum partai yang punya hak lebih untuk bisa jadi capres atau cawapres," kata dia.

Baca juga: Nilai Wajar Ridwan Kamil Ingin Masuk Partai, Demokrat: Dua Kali Dia Menang Pilkada

Ridwan Kamil percaya diri akan ada partai politik yang meminangnya untuk menjadi capres dalam Pemilu 2024.

"Kalau ada partai yang merasa butuh tokoh yang elektabilitasnya lumayan, mungkin sosok saya akan dihitung, ya saya bismillah," kata Ridwan dalam seminar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (2/12/2021), seperti dilansir Antara.

Ridwan pun menyatakan siap bergabung dengan parpol untuk ikut dalam kontestasi politik tingkat nasional.

Rencananya, mantan Wali Kota Bandung ini bakal bergabung dengan partai yang disebutnya paling Pancasilais pada tahun depan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam sejumlah hasil survei nasional, nama Ridwan Kamil memang masuk dalam kategori bursa calon presiden.

Namun, dari sejumlah survei, nama Ridwan Kamil masih menduduki peringkat tengah sebagai tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi untuk dipilih sebagai presiden.

Pertama, dari hasil survei Saiful Mujani Research and Center (SMRC) yang dilaksanakan 15-21 September 2021 menunjukkan, Ridwan berada di posisi tujuh dalam simulasi tertutup dengan 15 nama tokoh.

Baca juga: Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Ridwan memiliki perolehan 4,4 persen dan berada di bawah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,5 persen, dan di atas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD 2 persen.

Kemudian, hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) juga menunjukkan posisi Ridwan Kamil berada di posisi keenam dengan elektabilitas 6,2 persen.

Posisi Ridwan berada satu tingkat di atas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ErickThohir yaitu 4,7 persen. Survei ini digelar pada 2-10 Agustus 2021.

Selanjutnya, dari hasil survei Litbang Kompas pada 26 September hingga 9 Oktober 2021 menunjukkan Ridwan berada di peringkat empat yaitu 5,1 persen.

Elektabilitas Ridwan berada di bawah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang masing-masing di urutan pertama, kedua dan ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com