Kompas.com - 03/12/2021, 14:55 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito Dok Humas KemenkominfoJuru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito

KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya akan melakukan empat tahapan besar sebagai upaya penelusuran kontak dalam mencegah penularan Covid-19.

“Pertama, melakukan diagnosis satu kasus positif sebagai titik awal penelusuran kontak erat,” imbuhnya seperti dimuat dalam laman covid19.go.id, Kamis (2/12/2021).

Kedua, lanjut dia, mengidentifikasi melalui wawancara oleh tracer kepada kasus positif melalui upaya recall atau mengingatkan kembali pasien, kepada siapa saja yang pernah berinteraksi dalam jarak 1 meter (m).

Interaksi pasien dengan orang bersangkutan itu setidaknya terjadi selama 15 menit sejak dua hari sebelum dan 14 hari sesudah gejala Covid-19 muncul.

Baca juga: Jakut Luncurkan 2 Aplikasi untuk Memudahkan Interaksi Pasien Covid-19 dengan Petugas Medis

Pernyataan tersebut Wiku sampaikan dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/12/2021).

Untuk tahap ketiga, Wiku menjelaskan, pihaknya akan berupaya menghubungi daftar orang hasil tracing.

Setiap orang yang dihubungi dari hasil tracing tersebut akan diberikan informasi terkait karantina, durasi karantina, gejala-gejala yang harus diwaspadai, dan waktu untuk melakukan pemeriksaan Covid-19.

“Keempat yaitu mengulang kembali tahap pertama jika ditemukan kasus positif dari daftar kontak erat yang telah dihubungi,” ujar Wiku.

Baca juga: Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota, Menkes: Semua Kontak Erat Dites

Menurutnya upaya penanganan dini seperti penelusuran kontak erat dapat segera memutus alur penularan.

Tak hanya itu, kata Wiku, penelusuran kontak juga bisa melindungi kelompok rentan dan pengetatan aktivitas masyarakat yang lebih ketat.

Untuk diketahui, kondisi kasus Covid-19 di Indonesia saat ini tengah terkendali.

Meski demikian, hasil evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa - Bali menunjukkan kecenderungan perpindahan level kabupaten dan kota, dari level 1 menjadi 2.

Baca juga: PPKM Level 3 Nataru di Pontianak, Warga Dilarang Pawai dan Gelar Pesta

Kecenderungan perpindahan level itu khususnya terjadi pada wilayah aglomerasi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Hal ini penting dicermati, mengingat area Jabodetabek didominasi wilayah jantung kegiatan ekonomi vital nasional. Secara alamiah ritme mobilitas dan peluang penularan pun cukup tinggi,” ucap Wiku.

4 skenario epidemiologi

Pada prinsipnya, dalam melakukan upaya penelusuran kontak, metode yang ideal adalah yang menyesuaikan level transmisi daerah setempat.

Selain penyesuaian, siap dan tanggap menghadapi peningkatan laju penularan sewaktu-waktu juga perlu dilakukan.

Baca juga: Epidemiolog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

World Health Organization (WHO) sendiri mengategorisasikan level transmisi virus Covid-19 menjadi empat skenario epidemiologi.

Pertama, kondisi aman atau tidak ada kasus. Kedua, kasus sporadik atau kondisi kemunculan suatu penyakit yang jarang terjadi dan tidak teratur pada suatu daerah.

Ketiga, klaster atau kondisi kemunculan kasus yang berkelompok pada tempat dan waktu tertentu. Khususnya yang dicurigai memiliki jumlah kasus lebih besar daripada yang teramati.

Keempat, transmisi komunitas atau kondisi penularan antar penduduk dalam suatu wilayah. Terlebih dengan sumber penularan berasal dari dalam wilayah itu sendiri yang terdiri dari tingkat satu sampai empat.

Baca juga: Warga Tangsel dan Kabupaten Tangerang Terjangkit Corona Jenis Baru, Terungkap Sumber Penularan

Berdasarkan kategorisasi tersebut, Indonesia diklaim berada di status transmisi komunitas tingkat satu.

Dengan status itu, maka rekomendasi pendekatan penelusurannya melalui penetapan target atau rasio upaya penelusuran kontak.

Dalam memilih target yang tepat, badan otoritas kesehatan setempat dapat menimbang orang yang berinteraksi dengan kasus positif dalam durasi yang panjang.

Baca juga: Nihil Kasus Positif Covid-19 dan Capaian Vaksinasi Tinggi, Ambon Kini Terapkan PPKM Level 1

Badan otoritas kesehatan juga dapat menimbang pada kondisi tempat yang ramai seperti kerumunan untuk diprioritaskan.

Penetapan target penelusuran itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) kepada pemerintah daerah (pemda) khususnya tingkat kabupaten atau kota.

Adapun strateginya adalah dengan menelusuri kontak kepada 15 kontak erat per satu kasus konfirmasi.

Upaya tersebut diklaim menjadi salah satu penguatan itikad pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam situasi kasus nasional yang terkendali.

Baca juga: Satgas Covid-19 Imbau Kepala Daerah Pantau Tren Kasus Nasional dan Regional

Oleh karenanya, diperlukan konsistensi pemantauan atau surveilans kasus Covid-19.

Selain itu ditetapkan pula periode ideal dilakukannya tes konfirmasi selama masa pemantauan kontak erat.

Tes konfirmasi itu seperti entry test segera setelah dinyatakan sebagai kontak erat. Begitu pula pada hari kelima karantina atau exit test agar melihat kembali apakah virus terdeteksi setelah atau selama masa inkubasi.

Apabila negatif maka pasien dianggap selesai karantina. Namun, jika terdapat hasil positif dari dari dua tes diagnostik yang dilakukan, maka kontak erat wajib melakukan isolasi.

"Tolong kepada pemerintah daerah memantau data rasio kontak erat di daerah masing-masing melalui dashboard Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab," ucap Wiku.

Baca juga: Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Disamping penelusuran kontak, pemerintah juga ingin agar masyarakat tidak jenuh dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Adapun prokes yang dimaksud yaitu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama (6M).

 

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.