Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung perihal peristiwa penghapusan sejumlah mural yang berisi beragam kritikan untuk dirinya maupun pemerintah.

Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali, yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

Awalnya, Jokowi menyinggung soal survei indeks kebebasan berpendapat yang hasilnya mengalami penurunan.

Menurutnya, penurunan terjadi karena masyarakat memiliki persepsi sesuai apa yang dilihat sehari-hari.

Baca juga: Mural Berisi Kritik Juarai Lomba, Kapolri: Ini Harapan Masyarakat

Ia lantas meminta agar pendekatan aparat kepada masyarakat harus persuasif dan mengedepankan dialog.

"Contoh kecil-kecil saja. Mural dihapus. saya tahu enggak mungkin itu, perintahnya Kapolri juga enggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga enggak mungkin. Perintahnya kapolres juga mungkin enggak mungkin," ujarnya.

"Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beritahu kapolsek-kapolsek, sampai kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil," lanjut Jokowi.

Dia menuturkan, pernah datang ke sebuah daerah yang terdapat peristiwa dihapusnya mural.

Akibatnya, kondisinya menjadi gaduh karena dianggap dirinya mempersoalkan sampai ke daerah.

Padahal menurutnya, dia sudah biasa menerima kritik, fitnah maupun dihina.

"Urusan mural, oh urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah sudah biasa. Ada mural saja takut. Ngapain? Baca ini hati-hati," tegasnya.

"Ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," ungkap Jokowi.

Baca juga: Mural “Koruptor Dirangkul” di Bintaro Dihapus Warga, Lurah: Supaya Bersih dan Aman

Dia pun menegaskan, jangan sampai setiap warga yang menyampaikan kritik lantas dipanggil.

Menurutnya, perlu dilihat apakah yang disampaikan mengganggu ketertiban atau tidak.

Apabila tidak, Jokowi meminta tak perlu ada pemanggilan.

"Kritik dipanggil. Mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silahkan, tapi kalau enggak, jangan. karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya," tambahnya.