Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Sri Minggat: Balada Sri yang Dirindu Majelis

Kompas.com - 03/12/2021, 11:16 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sri, kapan kowe bali
Kowe lunga ora pamit aku
Jarene neng pasar pamit tuku trasi
Nganti saiki kowe durung bali

Penggalan dari lirik lagu “Sri Wis Bali” yang ditulis dan dinyanyikan Sonny Jozs ini, jika diterjemahkan kurang lebih berarti: Sri, kapan kau kembali. Kau pergi tanpa pamit kepadaku. Katamu kau pergi ke pasar hendak beli terasi. Ternyata sampai kini kau belum kembali.

Tembang ini mengkisahkan seorang pria yang ditinggal pergi atau minggat kekasihnya.

Pria tersebut begitu nestapa dan menyesali nasib kenapa Sri sang pujaan hatinya begitu tega meninggalkannya.

Sang pria tidak mengetahui keberadaan Sri sekarang ini. Dirinya hanya bisa melampiaskan rasa kangennya dengan menyanyi: “Sri, kapan kau kembali ?"

Walau semula lagu dangdut campur sari ini mulai dikenal di kalangan masyarakat marginal di tahun 2006 silam, namun lagu yang kondang dengan nama lain “Sri Minggat” ini masih kerap dinyanyikan pengamen jalanan di kota-kota di Pulau Jawa, sopir truk, petani hingga nelayan sampai sekarang.

Bahkan tanpa dinyana oleh Sonny Jozs penciptanya, lagu “Sri Minggat” ternyata berkorelasi dengan atmosfer politik terkini, yakni kekecewaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebuah kebetulan yang memang ternyata “betul”.

Pimpinan MPR begitu masgul, murka, gelisah bahkan “rindu” untuk bisa bertemu dengan Menteri Sri.

Pimpinan MPR seperti tidak mau tahu urusan Menteri Sri yang begitu sibuk dan “puyeng” kepalanya memikirkan “cash flow” di Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang “babak belur” karena pandemi Covid-19.

Menteri Sri bukannya tidak mau hadir, toh dia sudah menugaskan wakil menteri keuangan untuk bisa berapat dengan MPR.

Namun tetap saja pimpinan MPR menganggap hanya Menteri Sri yang pantas untuk ditunggu.

Lain hari, Menteri Sri lebih memilih rapat dengan Badan Anggaran DPR atau rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo ketimbang memenuhi “kerinduan” MPR.

Meteri Sri menerapkan skala prioritas. Bukan tidak menganggap penting lembaga tertinggi yang bernama MPR.

MPR merajuk sembari mengancam Menteri Sri lebih baik mundur saja. Tidak tanggung-tanggung, pimpinan MPR malah meminta sangat agar Presiden Jokowi menegor “kelakuan” anak buahnya yang bernama Menteri Sri.

Bermula dari permintaan anggaran

Sengkarut relasi antara pimpinan MPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak lebih dari tidak diakomodasinya permintaan anggaran yang diajukan oleh MPR.

Kasus ini pertama kali mencuat saat salah satu Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang mengkoordinir badan penganggaran mengeluhkan sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Sri (Kompas.com, 2/12/2021).

Fadel kecewa kepada Menteri Sri karena telah memotong anggaran di saat pimpinan MPR bertambah dari empat orang menjadi 10 orang. Dari tahun ke tahun, anggaran MPR terus turun.

Fadel juga geram karena beberapa kali Menteri Sri mangkir memenuhi panggilan rapat dengan MPR.

Dari enam kali rapat dengan Kementerian Keuangan dalam setahunnya, Fadel mencatat hanya empat kali rapat pernah diadakan.

Menteri Sri dinilai Fadel sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara dengan tidak mau menghadiri undangan rapat.

Bahkan Fadel yang Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY ini meminta agar Jokowi memberhentikan dan mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan karena tidak etis dan tidak cakap.

Seperti ingin “memperjelas” pernyataan Fadel, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan kehadiran Menteri Sri memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Bambang merasakan betul betapa sulitnya Fadel berkoordinasi dengan Menteri Sri soal kehadiran rapat. Harusnya Sri menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara.

Jika dirunut dari awal, kekecewaan MPR terhadap Menteri Sri terletak pada janji Sri terkait anggaran untuk memasifkan sosialisasi empat pilar MPR.

Dari persoalan “dipotongnya” anggaran sosialisasi, menurunnya alokasi dana untuk pimpinan MPR yang membengkak dari empat menjadi 10 pimpinan, absensi Menteri Sri di rapat lalu merembet ke usulan pencopotan hingga “dikerucutkan” dengan tidak adanya penghormatan terhadap lembaga tinggi negara (Kompas.com, 1/12/2021).

Sri tidak minggat, MPR cari alasan pembenar

Menteri Sri punya alasan pembenar mengapa dirinya tidak menghadiri rapat di MPR walau sudah memberitahukan sebelumnya dan selalu mengirim wakilnya.

Rapat dengan MPR pada tanggal 27 Juli 2021, berbarengan dengan rapat internal Kementerian Keuangan dengan Presiden.

Menteri Sri kemudian meminta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk datang mengikuti rapat di MPR.

Rapat dengan MPR tertanggal 28 September 2021, juga urung dihadirinya karena bentrok dengan rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI.

Rapat ini sangat krusial karena membahas soal APBN Tahun Anggaran 2022.

Pemangkasan anggaran MPR untuk 2021 dilakukan karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi virus corona.

Pemotongan anggaran tidak hanya berlaku untuk MPR, tetapi juga diterapkan di semua kementerian, lembaga dan institusi negara.

Aturan anggaran pemerintah mengharuskan seluruh anggaran kementerian atau lembaga harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali.

Mekanisme tersebut bertujuan mengalokasikan dana yang seharusnya diterima kementerian dan lembaga untuk membantu penanganan Covid-19 mulai dari klaim pasien, vaksinasi, dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di semua daerah di tanah air.

Anggaran yang dikumpulkan dari refocusing digunakan untuk membantu rakyat miskin dan meningkatkan bantuan sosial, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM yang tidak leluasa bekerja akibat penerapan PPKM level 4.

Untuk anggaran pimpinan MPR dan kegiatannya tetap didukung sesuai mekanisme APBN (Tribunnews.com, 1 Desember 2021).

Antipati publik terhadap elite MPR

Publik yang jengah dengan pemberitaan kepongahan elit-elit Senayan selama ini ditambah dengan belum meredanya kekecewaan para buruh menanggapai kenaikan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) yang “tidak seberapa” begitu cepat bereaksi membela Menteri Sri.

Dari kacamata persepsi publik yang mendukung Menteri Sri, pemulihan efek pandemi Covid jauh lebih penting ketimbang sosialisasi empat pilar.

Rakyat bisa meninggal jika penanganan pasien yang positif tidak segera mendapat tindakan medis. Warga bisa hidup jika perekonomian yang semakin sulit bisa bergulir kembali.

Imun dan daya tahan warga bisa kuat jika telah mendapat vaksinasi dua dosis.

Warga yang bergejala Covid tahap ringan dan sedang bisa dikarantina di wisma-wisma penampungan. Semuanya ini memerlukan biaya yang maha besar.

Sosialisasi empat pilar MPR bisa ditunda di lain waktu, itu pun jika kondisi keuangan negara sudah memungkinkan kembali.

Untuk tahun ini, misalnya, tidak dilakukan sosialisasi toh juga tidak membuat rakyat berkalang tanah.

Prioritas adalah langkah paling bijak. Mendahulukan mana yang lebih penting ketimbang kegiatan seremonial belaka.

Membungkus pesan “melecehkan kesakralan lembaga tinggi negara” membuat saya jadi teringat dengan Erving Goofman dengan teori dramaturginya.

Di panggung depan atau front stage seorang individu menampilkan sikap dan pernyataan yang berpijak kepada undang-undang dan tataran yang begitu ideal.

Sebaliknya di panggung belakang atau back stage terlihat jelas tidak ubahnya mirip “rengekkan” anak kecil yang ingin meminta “permen” kepada ibunya.

Sang bocah merajuk dan menangis minta permen, sementara uang di dompet sang ibu tidak cukup untuk membeli permen manis yang berharga mahal.

Karena tidak dituruti, si anak merajuk kepada bapak agar menceraikan sang ibu yang pelit membelikan permen.

Fasilitas sebagai pimpinan dan anggaran kegiatan harus tetap tersedia tanpa potongan. Persetan dengan covid apalagi kesusahan rakyat dan pemerintah.

Mungkin kita abai, MPR adalah lembaga negara. MPR sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.

Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara.

Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara.

MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota MPR adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum.

MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar (Mpr.go.id).

MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
- Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR
- Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR
- Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
- Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari
- Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari
- Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR

Akhirnya, keputusan “Sri untuk Minggat” menghadiri rapat-rapat MPR sudah sangat tepat mengingat ada tugas dan pekerjaan lain yang perlu penanganan prioritas.

Mengirimkan wakil menteri buka berarti melecehkan, tetapi justru untuk menghargai sebagai lembaga negara.

Relasi jajaran eksekutif dengan MPR adalah tata krama hubungan kenegaraan dan bentuk penghormatan sebagai representasi wakil rakyat.

Wis rong taun aku negenteni kowe, Sri
Lawang omah saben dino ra dikunci
Kowe wis ngerti yen aku wong ra nduwe
Dadi kuli bayarane ora mesti

Masih di penggalan lirik lagu “Sri Wis Bali”, syair campursari ini berkisah tentang kesabaran si pria menanti Sri sang pujaan hati.

Sudah dua tahun ditunggu, hingga pintu rumah pun tidak terkunci. Mungkin Sri paham, sang pria sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi kuli pun tanpa kepastian penghasilan.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.