Sri Minggat: Balada Sri yang Dirindu Majelis

Seperti ingin “memperjelas” pernyataan Fadel, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan kehadiran Menteri Sri memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Bambang merasakan betul betapa sulitnya Fadel berkoordinasi dengan Menteri Sri soal kehadiran rapat. Harusnya Sri menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara.

Jika dirunut dari awal, kekecewaan MPR terhadap Menteri Sri terletak pada janji Sri terkait anggaran untuk memasifkan sosialisasi empat pilar MPR.

Dari persoalan “dipotongnya” anggaran sosialisasi, menurunnya alokasi dana untuk pimpinan MPR yang membengkak dari empat menjadi 10 pimpinan, absensi Menteri Sri di rapat lalu merembet ke usulan pencopotan hingga “dikerucutkan” dengan tidak adanya penghormatan terhadap lembaga tinggi negara (Kompas.com, 1/12/2021).

Sri tidak minggat, MPR cari alasan pembenar

Menteri Sri punya alasan pembenar mengapa dirinya tidak menghadiri rapat di MPR walau sudah memberitahukan sebelumnya dan selalu mengirim wakilnya.

Rapat dengan MPR pada tanggal 27 Juli 2021, berbarengan dengan rapat internal Kementerian Keuangan dengan Presiden.

Menteri Sri kemudian meminta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk datang mengikuti rapat di MPR.

Rapat dengan MPR tertanggal 28 September 2021, juga urung dihadirinya karena bentrok dengan rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI.

Rapat ini sangat krusial karena membahas soal APBN Tahun Anggaran 2022.

Pemangkasan anggaran MPR untuk 2021 dilakukan karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi virus corona.

Pemotongan anggaran tidak hanya berlaku untuk MPR, tetapi juga diterapkan di semua kementerian, lembaga dan institusi negara.

Aturan anggaran pemerintah mengharuskan seluruh anggaran kementerian atau lembaga harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali.

Mekanisme tersebut bertujuan mengalokasikan dana yang seharusnya diterima kementerian dan lembaga untuk membantu penanganan Covid-19 mulai dari klaim pasien, vaksinasi, dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di semua daerah di tanah air.

Anggaran yang dikumpulkan dari refocusing digunakan untuk membantu rakyat miskin dan meningkatkan bantuan sosial, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM yang tidak leluasa bekerja akibat penerapan PPKM level 4.

Untuk anggaran pimpinan MPR dan kegiatannya tetap didukung sesuai mekanisme APBN (Tribunnews.com, 1 Desember 2021).

Antipati publik terhadap elite MPR

Publik yang jengah dengan pemberitaan kepongahan elit-elit Senayan selama ini ditambah dengan belum meredanya kekecewaan para buruh menanggapai kenaikan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) yang “tidak seberapa” begitu cepat bereaksi membela Menteri Sri.

Dari kacamata persepsi publik yang mendukung Menteri Sri, pemulihan efek pandemi Covid jauh lebih penting ketimbang sosialisasi empat pilar.

Rakyat bisa meninggal jika penanganan pasien yang positif tidak segera mendapat tindakan medis. Warga bisa hidup jika perekonomian yang semakin sulit bisa bergulir kembali.

Imun dan daya tahan warga bisa kuat jika telah mendapat vaksinasi dua dosis.

Warga yang bergejala Covid tahap ringan dan sedang bisa dikarantina di wisma-wisma penampungan. Semuanya ini memerlukan biaya yang maha besar.

Sosialisasi empat pilar MPR bisa ditunda di lain waktu, itu pun jika kondisi keuangan negara sudah memungkinkan kembali.

Untuk tahun ini, misalnya, tidak dilakukan sosialisasi toh juga tidak membuat rakyat berkalang tanah.