Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Sebut ASN Perempuan Belum Setara Tempati Puncak Karier

Kompas.com - 03/12/2021, 10:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, perempuan aparatur sipil negara (ASN) belum setara dalam menempati puncak karier.

Oleh karena itu, Bintang mengajak para perempuan ASN untuk saling mendukung, menginspirasi, dan memotivasi dalam memperjuangkan akses setara.

Tujuannya adalah agar dapat mencapai puncak karier tertinggi mereka sebagai pemimpin.

“Data menunjukkan belum tercapainya representasi yang setara dari ASN perempuan untuk menempati puncak kariernya," kata Bintang di acara Kelas Kepemimpinan Perempuan dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-93, dikutip dari siaran pers, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Data yang dimaksud adalah data ASN Indonesia dalam Buku Statistik PNS. Pada Juni 2021, lebih dari 4 juta jumlah ASN di Indonesia, 53 persen di antaranya adalah perempuan.

Namun, jumlah perempuan yang menempati Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya masih jauh tertinggal dari jumlah JPT Madya laki-laki, yaitu 93 perempuan dan 474 laki-laki.

"Permasalahan ini bukan disebabkan karena kualitas ASN perempuan yang lebih rendah dari laki-laki, melainkan permasalahan aksesibilitas yang belum setara," kata Bintang.

Oleh karena itu, perempuan pun harus saling menyatukan kekuatan dan menjadi agen penggerak.

Utamanya dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan gender di kehidupan sehari-hari.

Untuk meningkatkan akses yang setara bagi perempuan dalam meraih kesuksesan kariernya sebagai pemimpin itu, kata dia, diperlukan peran serta seluruh pihak untuk mewujudkannya.

"Saat ini pemberdayaan perempuan memang sudah mencapai progres yang luar biasa. Namun, kesetaraan yang kita impikan belum sepenuhnya tercapai,” kata dia.

Baca juga: Menpan-RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-kementerian ataupun ke BUMN

Bintang mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan para ASN perempuan untuk meningkatkan kesetaraannya dimulai dari hal-hal yang sederhana.

Misalnya, mengingatkan dan mengedukasi jika ada pihak yang merendahkan perempuan, membuktikan bahwa perempuan mampu dan mau belajar dalam melakukan pekerjaan, serta melapor dan mengawal hingga tuntas jika ada kasus kekerasan pelecehan atau kekerasan yang menimpa rekan sesama perempuan.

"Jika bersama-sama melakukan berbagai upaya tersebut dengan konsisten, maka meskipun perlahan, tetapi pasti, akan terjadi perubahan pola pikir di dalam instansi masing-masing, sehingga turut mendorong upaya pemberdayaan perempuan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com