Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Kompas.com - 02/12/2021, 23:17 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, vaksin Merah Putih masih memerlukan uji klinis lanjutan untuk dipergunakan sebagai vaksin booster di tengah kemunculan varian baru virus corona.

"Sedang disiapkan, mungkin ada revisi untuk protokolnya (uji klinis). Jadi setelah vaksin premier dilanjutkan uji untuk vaksin booster," kata Penny K Lukito yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/12/2021), dikutip Antara.

Penny mengatakan, saat ini perkembangan vaksin Merah Putih telah sampai pada tahap uji klinis fase dua. Jika lolos uji klinis, izin penggunaan darurat dari BPOM bakal diterbitkan.

Baca juga: Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Namun bila dipergunakan sebagai vaksin penguat atau booster, kata Penny, vaksin karya peneliti dari Universitas Airlangga (Unair) itu masih membutuhkan uji klinis tahap lanjutan.

"Pengembangan dan uji klinis yang sedang berlangsung saat ini untuk menghasilkan vaksin primer, sehingga akan ada kemungkinan perubahan protokol uji klinis," katanya.

Penny meyakini pengembangan untuk booster maupun efektivitas pada varian baru tidak akan membutuhkan waktu lama, asalkan seluruh tahapan vaksin primer sudah dilakukan.

Penny menambahkan pengembangan vaksin dalam negeri merupakan terobosan baru, sehingga perlu menambah kapasitas produksi vaksin di Tanah Air, selain yang diproduksi PT Bio Farma.

Baca juga: Lewat Vaksin Merah Putih, Menkes Berharap Indonesia Kuasai Teknologi Pembuatan Vaksin

Karena itu, BPOM mendorong berbagai industri farmasi lain untuk mendukung perluasan kapasitas produksi, salah satunya PT Biotis Pharmaceutical Indonesia yang menjadi mitra dari Universitas Airlangga (Unair) dalam pengembangan vaksin Merah Putih.

“BPOM sedang mendampingi pengembangan vaksin Merah Putih bersama PT Biotis untuk segera mendapatkan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) maupun fill and finish,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com