Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Kompas.com - 02/12/2021, 18:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II DPR baru akan menggelar rapat dengan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 pada awal 2022 mendatang setelah masa reses DPR agar lebih matang.

"Kami di Komisi II, tadi kami baru rapat dan merencanakan nanti akan menggelar raker Komisi II dan Mendagri dengan seluruh penyelenggara pemilu itu nanti di masa sidang setelah reses," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Doli mengatakan, Komisi II DPR pun tidak menerima permintaan KPU agar tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dapat dibahas sebelum 7 Desember 2021 pekan depan.

Baca juga: KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Politkus Partai Golkar itu menegaskan, DPR merupakan lembaga yang telah memiliki rencana dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. Dalam hal ini soal permintaan KPU agar pembahasan jadwal pemilu dilakukan sebelum 7 Desember.

"Jadi tolong hormati DPR, jadi enggak bisa didikte 'tolong harus tanggal 7', jadi DPR ini adalah lembaga negara yang punya agenda sendiri yang punya perencanaan sendiri," kata dia.

Doli melanjutkan, Komisi II DPR juga belum mengetahui apakah KPU dan pemerintah telah melaksanakan konsolidasi sebagaimana keputusan rapat kerja terakhir.

Baca juga: Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Ia menuturkan, saat itu pemerintah diminta berkomunikasi dengan penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP serta berkomunikasi dengan pimpinan partai politik.

Sementara, KPU diminta berkonsolidasi dengan sesama penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan DKPP.

"Sampai sekarang kan kami belum mendapatkan informasi dari hasil konsolidasi itu. Jadi kami juga agak kaget kok kemudian ujug-ujug KPU tanpa informasi ke kami apakah sudah melakukan konsolidasi apa enggak, ngajukan surat dan minta supaya tanggal 7," ujar Doli.

Sebelumnya, KPU meminta DPR untuk membahas aturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilu 2024 sebelum 7 Desember.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat permohonan konsultasi dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

Jika RDP tidak dapat dilakukan pada 7 Desember, maka KPU meminta rapat digelar sebelum masa reses pada 15 Desember.

Baca juga: Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

Pramono juga menyinggung perihal hari H pemungutan suara Pemilu 2024 yang telah diusulkan oleh KPU. Dia mengungkapkan, KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak atas usulan itu.

"Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bahwa tanggal yang diajukan oleh KPU, yakni 21 Februari 2024 merupakan pilihan paling tepat," kata Pramono.

"Selain itu, kami mengapresiasi para pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2)," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com