Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

Karena sampai hari ini, kita nampaknya memang belum memiliki pemimpin yang dikantongnya terisi grand strategy teruji untuk tahun-tahun mendatang. Yang kita saksikan hari ini hanyalah aksi-aksi reaksioner otoritas atas perkembangan-perkembangan yang ada. Itupun, pemerintah sering kehilangan kapasitas solutifnya.

Tarif tes PCR

Sebut saja misalnya upaya menurunkan harga tes PCR ke harga yang lebih manusiawi. Yang bisa dilakukan pemerintah hanya complaint dan complaint. Setelah itu, harga tes PCR hanya turun Rp 25 ribu, menjadi Rp 275 ribu. Padahal, dari beberapa kajian dan telusuran media, harga tes PCR bisa ditekan sampai Rp 100 ribu.

Dengan latar itu, pemerintah semestinya berani mempertegas sikap soal harga tes PCR dan membuka kepada publik berapa harga terendah tes PCR yang bisa dicapai, agar tidak membuka peluang kepada pelaku bisnis yang ingin mencuri kesempatan di saat pandemik di satu sisi dan agar tidak merugikan perekonomian masyarakat pengguna angkutan udara di sisi lain. Karena, bisa dibayangkan imbas negatifnya secara ekonomi kepada masyarakat pengguna angkutan udara.

Bagi pemegang tiket seharga satu juta rupiah, misalnya, harga PCR yang Rp 275 ribu akan menambah pengeluaran mereka sekitar 27,5 persen. Lalu bagaimana dengan pemegang tiket ekonomi seharga Rp 750 ribu, misalnya. Harga tes PCR yang Rp 275 ribu itu akan setara dengan 30 persen harga tiketnya.

Baca juga: Tarif Tes PCR di RI Disebut Lebih Murah, Berapa di Negara ASEAN Lain?

Kondisi ini akan menyakiti masyarakat pengguna angkutan udara sekaligus industri penerbangan, jika tes PCR-nya tidak sekaligus dilakukan oleh pelaku industri penerbangannya.

Tteapi karena secara grand strategy pemerintah memang belum serius berdiri pada kepentingan orang banyak, kesan setengah hati dalam menyelesaikan masalah mahalnya harga tes PCR juga berbuah setengah hati juga.

Padahal, pemerintah sejatinya mengambil sikap tegas dan nyata, setelah mempelajari secara detail soal harga yang paling tepat untuk tes PCR, atas nama "grand strategy" mengawal kepentingan orang banyak.

Jika pemerintah memang mempunyai grand trategy yang berpihak kepada publik, pemerintah semestinya segera menerapkan dual track pricing dengan mengerahkan semua rumah sakit dan laboratorium milik pemerintah, baik pusat dan daerah, di seluruh Indonesia untuk langsung menerapkan angka Rp 100ribu atau Rp 150 ribu per tes PCR, sampai semua pelaku swasta mengikuti dan harga pasaran bertengger di harga Rp 150 ribu.

Dalam hal ini, pemerintah pun tidak perlu berkaca ke Malaysia atau Singapura. Di Malaysia harga tertinggi tes PCR bisa sampai Rp 500 ribuan, sementara di Singapura Rp 1,6 juta. Tapi kedua negara tersebut memiliki income perkapita jauh di atas Indonesia.

Harganya sesuai dengan pendapatan masyarakatnya. Akan sangat misleading secara ekonomi jika mengacu kepada harga tes PCR di negara-negara yang income perkapitanya sangat jomplang dengan Indonesia.

Tapi nyatanya pemerintah hanya mampu complaint dan complaint.  Jika sedari awal pemerintah memiliki grand strategy nasional, yang tentunya secara ideal berupa keberpihakan nyata kepada kepentingan publik, presiden cukup sekali bicara, lalu diikuti dengan aksi nyata semua otoritas yang terkait. Karena di situasi pandemik, peluang berbisnis dari tes PCR perlu ditekan sekuat dan setegas mungkin demi pemerataan akses kesehatan kepada publik.

Kemudian, otoritas terkait perlu menemukan harga tes PCR yang pantas secara ekonomi, mengumumkan secara detail kepada publik, yang selanjutnya diikuti dengan kebijakan "dual track pricing" di semua rumah sakit dan laboratorium milik pemerintah, pusat dan daerah, sampai semua pelaku usaha tes PCR mengikutinya.

Logikanya persis seperti Bulog melakukan operasi pasar terbuka untuk menurunkan harga beras atau Bank Indonesia melakukan operasi pasar bebas di secondary market untuk menguatkan atau melemahkan rupiah.

Pendeknya, aksi nyata seperti itu sangat dibutuhkan publik, ketimbang imbauan demi imbauan atau kontroversi demi kontroversi. Tapi ketidakhadiran grand strategy nasional, membuat pemerintah kehilangan kendali atas banyak hal, termasuk kendali atas harga tes PCR yang hari ini sudah menjadi barang publik bagi pelaku perjalanan.

Pertanyaannya, jika urusan PCR saja pemerintah kehilangan taringnya, maka publik akan sulit berharap pada pemerintah atas hal-hal besar lainnya, seperti grand strategy pengurangan utang nasional yang sudah menggunung, grand strategy perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi, grand strategy pembumihangusan koruptor, grand strategy peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, grand strategy penjagaan kerukunan umat beragama atas provokasi-provokasi ulama garis keras, grand strategy pariwisata yang tidak monolitik dan kurang kompromis terhadap usaha pemeliharaan dan industri pengolahan perikanan di kawasan danau, grand strategy peningkatan ketahanan nasional atas pengaruh China atau negara adikuasa lainnya, dan seterusnya.

Karena itu, di Desember 2021 ini, menjelang berakhirnya tahun ini, selayaknya pemerintah mulai memikirkan dan merenungkan grand strategy nasional yang tepat dan layak untuk Indonesia.

Hendak dibawa kemana negara ini? Bagaimana negara ini bisa segera keluar dari ancaman pandemik dan tancap gas menuju janji-janji yang telah ditebar oleh penguasa semasa kampanye? Bagaimana negara ini bisa tetap berpihak kepada kepentingan orang banyak, tanpa harus didikte oleh kepentingan-kepentingan oligarkis yang membayanginya? Dan seterusnya.

Semoga saja!