Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Kompas.com - 02/12/2021, 11:25 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, pemerintah memprioritaskan tiga isu prioritas dalam Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia 2022.

Tiga isu tersebut disesuaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni kesehatan yang inklusif, transformasi digital, dan transisi energi.

“Ini tiga isu penting kita saat ini. Indonesia berharap bisa menjadi jembatan dan menyuarakan kepentingan masyarakat dari negara-negara yang berkembang untuk dibicarakan bersama negara-negara yang tergabung dalam G20,” kata Johnny, dikutip dari laman kominfo.go.id, Kamis (2/12/2021).

Dia mengatakan itu usai mengikuti G20 Indonesia Presidency 2022 Opening Ceremony "Recover Together, Recover Stronger" yang digelar hibrida dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (01/12/2021).

Berkaitan dengan isu transformasi digital, Johnny menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membahas cross-cutting issue dalam Digital Economy Working Group (DEWG) dengan menekankan tiga agenda prioritas.

Baca juga: Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

“Ini kami sudah bicarakan. DEWG ini ada tiga subject yang akan dibawa oleh Indonesia, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca-Covid-19, literasi digital serta cross-border data flow dan data free-flow with trust,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, ada tiga isu yang akan pihaknya sajikan dalam pembahasan selama sidang DEWG G20.

Politisi Nasdem itu menyebutkan, dalam forum Sherpa Track, Finance Track, Engagement Group, dan Working Group lain, isu transformasi digital juga menjadi bahan pembahasan.

Isu-isu seputar transformasi digital tersebut meliputi sektor keuangan dan perbankan, bank sentral, perdagangan dan e-commerce, kesehatan, maupun pendidikan.

“Jadi memang ada banyak cross-cutting issue. Tentu kami berharap penggelaran Infrastruktur teknologi informasi (ICT infrastructure) yang lebih merata di Indonesia, yang memperkecil disparitas digital, akan menjadi tonggak dan pilar penting (enabler) agar masyarakat Indonesia mengambil bagian aktif dalam transformasi digital,” harapnya.

Baca juga: Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Dalam mewujudkan ketiga prioritas itu, Johnny menyatakan, Indonesia perlu membangun kerja sama di antara negara-negara G20 yang menguasai dan melibatkan lebih dari 80 persen ekonomi dunia.

Bahkan, dia mengharapkan hasil pembahasan dalam G20 akan dapat mengantarkan masyarakat dunia ke tahapan migrasi ke ruang digital dan transformasi digital sebagai tonggak penting mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

“Bapak Presiden Jokowi selalu menekankan inklusivitas bersama, bagaimana negara-negara yang sudah lebih maju membantu yang sedang berkembang,” katanya.

Johnny juga berharap, negara yang sudah lebih kaya membantu negara-negara yang sedang berkembang, dan seterusnya.

“Intinya Indonesia akan menyuarakan agar solidaritas, keadilan (justice) bagi semua bisa kita wujudkan dan kerja bersama,” tandasnya.

Baca juga: Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Portal informasi

Lebih lanjut, Johnny mengajak masyarakat Indonesia memahami dan mengamplifikasi pesan kunci "Recover Together, Recover Stronger" dari Presidensi Indonesia.

“Malam ini Indonesia mencatat sejarah baru, ketika Bapak Presiden mengawali keketuaan dalam G20. Persiapan hari ini saya kira cukup bagus, dihadiri oleh banyak media-media asing dan nasional,” katanya.

Dia berharap, pesan kunci dari Presidensi Indonesia, yaitu "Recover Together, Recover Stronger", bisa diamplifikasi dengan baik agar dipahami masyarakat Indonesia serta dunia.

Oleh karena itu, Kemenkominfo menyediakan portal informasi yang bisa digunakan sebagai referensi seluruh rangkaian aktivitas Keketuaan Indonesia dalam Forum G20, yakni portal g20.org.

“Dalam hal ini akan dikelola Kemenkominfo. Kami harapkan nanti portal ini juga yang menjadi referensi informasi semua aktivitas dan kegiatan G20,” ujarnya.

Baca juga: Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Mantan Anggota DPR RI Periode 2014-2019 itu menambahkan, portal g20.org tersedia dalam multilingual atau sesuai dengan bahasa yang digunakan representasi anggota G20.

“Tidak hanya tersedia dalam bahasa Inggris, Kemenkominfo akan menyediakan dalam bentuk multilingual. Ini nanti kami akan siapkan, masih satu tahun ke depan,” katanya.

Dia menyebutkan, Kemenkominfo setidaknya akan mengikuti laman-laman G20 sebelumnya.

Johnny menjelaskan, ada lebih dari 150 kegiatan dalam rangkaian Presidensi G20 yang dilaksanakan di sembilan kota di Indonesia. Acara puncak G20 akan berisi Leader Summit pada akhir Oktober 2022 mendatang.

“Ada banyak kegiatan diawali melalui Sherpa Track yang dimulai dari 7-9 Desember 2021. Kemudian Finance Track pada 9-10 Desember. Selanjutnya, agenda-agenda itu akan dilakukan di berbagai kota di Indonesia,” paparnya.

Baca juga: WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Johnny juga mengatakan, Kemenkominfo akan mengupayakan dukungan 5G Experience dan infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G yang kuat dalam setiap penyelenggaraan rapat penting G20.

“Sehingga kami berharap untuk pelaksanaan G20 ini bisa berlangsung lancar dan didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai,” ujarnya.

Antisipasi pandemi

Johnny melanjutkan, guna menyukseskan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, pemerintah telah menyiapkan dua skema antisipasi jika terjadi masalah luar biasa akibat pandemi Covid-19.

“Saya kira itu ada di Sherpa Track dan Finance Track, tetapi memang pada saat ini, kami, Indonesia, menyiapkan dua skema. Skema yang pertama jika terjadi masalah luar biasa dari varian baru pandemi Covid-19 yang berbahaya, tentu kami akan lakukan secara digital. Kami sudah siapkan itu,” ujarnya.

Adapun, skema kedua pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan pertemuan hibrida atau secara virtual maupun secara fisik.

Baca juga: Bakal Ada 33.000 Lapangan Kerja Baru Berkat Indonesia Jadi Presidensi G20

Namun demikian, apabila pengendalian pandemi Covid-19 ini dari waktu ke waktu semakin membaik, pemerintah akan mengedepankan penyiapan pertemuan secara fisik.

“Tentu dengan memperhatikan perkembangan Covid-19. Saat ini ada banyak negara anggota yang berhubungan dengan G20, sedang berusaha keras mengatasi sebaran varian baru Omicron,” jelasnya.

Johnny juga mengatakan, pertemuan G20 nanti tidak saja diikuti pemimpin-pemimpin negara G20, tetapi juga melibatkan banyak organisasi multilateral lain, termasuk lembaga privat, baik di Working Group maupun Engagement Group.

Adapun, Presiden Jokowi turut hadir secara virtual dan secara resmi membuka rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Momentum itu ditargetkan untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global.

Melalui tema "Recover Together, Recover Stronger", Jokowi mengharapkan Presidensi G20 Indonesia memberikan semangat baru untuk mewujudkan tatanan dunia.

Baca juga: Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sebagai informasi, agenda itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Anies Baswedan.

Menteri Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Staf Khusus Menkominfo Philip J H Gobang, serta Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Septriana Tangkary.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com