Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi

Nico menerangkan, konsep berkelanjutan tersebut harus dipraktikkan, baik oleh masyarakat, yang dalam hal ini tidak hanya penyedia layanan wisata saja, tetapi juga wisawatan serta komunitas tuan rumah maupun pemerintah setempat.

"Begitu juga pada zonasi penangkapan, perlu diatur pula kuota ikan yang boleh ditangkap untuk industri, nelayan tradisional dan kuota untuk hobi atau wisata untuk menghindari over-fishing,” jelasnya.

Nico menyebutkan, pihaknya menginginkan kolaborasi perihal investasi terkait best practices Seychelles dalam ekonomi biru dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mencapai koherensi ekonomi biru.

Selain itu, pihaknya juga menginginkan eksplorasi sarana dan prasarana dalam penetapan prioritas pengelolaan pesisir termasuk pemantauan, penelitian, perlindungan pesisir, dan tata ruang berbasis risiko serta peningkatan kapasitas SDM KP.

Baca juga: Di Forum Internasional, Menteri KP Sebut RI Siap Terapkan Penangkapan Ikan Berkuota

Acara ini turut menghadirkan beberapa narasumber, yakni Presiden Ketiga Republik Seychelles James Alix Michel, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian KP Suharyanto, serta Presiden African Tourism Board Alain St Ange.

Dalam paparannya, Michel mengatakan, Seychelles dan Indonesia memiliki semangat yang sama dalam dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam (SDA).

Keduanya adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada sumber daya laut dalam mendukung penghidupan dan ekonomi.

“Saya yakin baik Seychelles dan Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat, ekosistem, dan negara masing-masing dengan menerapkan prinsip blue economy,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, di bawah kepemimpinan Michel, Seychelles memulai perjalanannya untuk menjadi negara pertama di dunia yang memiliki rencana tata ruang laut yang komprehensif untuk seluruh wilayah lautnya.

Baca juga: KKP Siapkan Aplikasi Alboom untuk Dukung Ekonomi Biru