Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kompas.com - 01/12/2021, 11:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada Oktober 2021 menunjukkan, ada 12,8 persen masyarakat atau 19,9 juta orang se-Indonesia ingin mudik pada masa libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Budi menyebutkan, survei yang sama menunjukkan, ada 13,5 persen atau 4,4 juta orang warga Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang ingin mudik.

"Masih ada terjadi pergerakan secara 12,8 persen atau kalau di Jabodetabek sebanyak 13,5 persen. Kalau secara nasional ada 19,9 juta, dan Jabodetabek ada 4,4 juta yang ingin mudik," kata Budi dalam rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Budi menuturkan, Kemenhub kembali melakukan survei pada November 2021 terhadap para responden yang ingin melakukan perjalanan.

Ia menyebutkan, ada tiga pertanyaan yang diajukan pada survei terbaru itu.

Pertama, jika pemerintah membatasi kapasitas dan mengetatkan syarat perjalanan, terdapat potensi pergerakan 16 juta orang atau 10 persen pada tingkat nasional meski didominasi wilayah Jawa-Bali.

Kedua, jika pemerintah menerapkan PPKM Level 3 atau Level 4, perkiraan potensi pergerakan sebesar 9 persen atau 15 juta orang.

Ketiga, jika ada larangan mudik maka perkiraan pergerakan sebanyak 7 persen atau 10 juta orang.

Sementara itu, untuk masyarakat Jabodetabek, mereka yang akan mudik jika hanya terdapat pembatasan kapasitas dan pengetatan syarat jumlahnya 12 persen atau 4 juta orang.

"Dan apabila melakukan PPKM level 3 itu 11 persen atau 3,5 juta, apabila kita lakukan pelarangan maka yang pulang masih ada 8 persen sebanyak 2,6 juta," ujar Budi.

Baca juga: Satgas: Kami Minta Pekerja Menjadwal Ulang Mudik Natal dan Tahun Baru

Menurut Budi, hasil survei terbaru itu menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar untuk tidak melakukan mudik pada masa libur Natal dan tahun baru meski ancaman lonjakan kasus masih membayangi.

"Tetapi, melihat jumlah yang ingin bergerak itu sebanyak 10 juta atau dari Jakarta 2,6 juta, jumlah itu cukup signifikan mengakibatkan satu lonjakan Covid di daerah atau di Jakarta," kata Budi.

Ia mengingatkan, berkaca dari pengalaman libur Natal dan tahun baru tahun lalu, terjadi peningkatan kasus Covid-19 yagn disebabkan oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Ia pun menyebutkan, mobilitas masyarakat di Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali menunjukkan tren kenaikan hampir di semua moda.

Baca juga: Tanpa Kesadaran Masyarakat, Larangan Mudik Dinilai Tidak Cukup Antisipasi Gelombang Ketiga

Terlebih lagi, saat ini terjadi peningkatan kasus Covid-19 di negara-negara lain, bahkan ada varian baru Omicron yang dikhawatirkan dapat menyebabkan ledakan kasus.

"Untuk itu, kita tidak boleh lengah dengan apa yang sudah ada dan kita harus mempertahankan kondisi yang cukup baik ini dengan pengetatan di gate kedatangan serta tetap disiplin dgn protokol kesehatan. Oleh karananya, momentum Nataru 2021 dan 2022 harus dikelola dan di-manage dengan baik," kata Budi.

Adapun survei yang dipaparkan Budi dilakukan terhadap 97.855 orang dengan margin of error sebesar 0,003 persen. Survei pertama digelar pada 11-30 Oktober dengan pengambilan sampel secara acak melalui kuesioner yang disebar melalui media sosial.

Sementara itu, survei kedua dilaksanakan pada 7-18 November 2021 dengan tracking method terhadap responden yang menjawab akan melakukan perjalanan pada survei pertama melalui broadcast WhatsApp dan SMS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com