Kompas.com - 01/12/2021, 06:06 WIB
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio dan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo dalam konferensi pers di Kantor KPI Pusat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021). Konferensi pers digelar menanggapi hasil temuan dan rekomendasi Komnas HAM atas dugaan kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawai KPI Pusat, MS. Tatang Guritno/Kompas.comKetua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio dan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo dalam konferensi pers di Kantor KPI Pusat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021). Konferensi pers digelar menanggapi hasil temuan dan rekomendasi Komnas HAM atas dugaan kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawai KPI Pusat, MS.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diduga mengalami perundungan dan pelecehan seksual, MS mulai mengerjakan pekerjaannya dari rumah atau work from home.

Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo menerangkan, pihaknya sedang memikirkan pola terbaik untuk MS.

Pasalnya, berdasarkan laporan tim penanganan dan pencegahan pelecehan seksual KPI, MS minta kembali bekerja untuk memulihkan trauma dan menekan tingkat stres.

Baca juga: Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

"Ternyata (pembebastugasan) menimbulkan ketidaknyamanan korban dengan terus berada di rumah," tutur Mulyo ditemui di Kantor KPI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021).

"Kami coba pertimbangkan dan kami juga sebenarnya mendengarkan apa yang diinginkan korban," ujar dia.

Ketua Tim Penanganan dan Pencegahan Perundungan dan Pelecehan Seksual KPI, Dian Kartika Sari mengatakan, MS bercerita bahwa dia disarankan psikiaternya untuk mulai menjalani work from home.

"Dia bercerita: 'Psikiater saya menyarankan saya untuk mengerjakan hal-hal supaya tidak terlalu stres, tidak terlalu mengurung diri'," ujar Dian.

Baca juga: KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Meski kembali bekerja, lanjut Dian, MS tak mau masuk kembali ke grup WhatsApp berisi rekan kerjanya.

"Dia tidak masuk grup lagi karena komunikasinya di dalam jelek, dan ada pelaku di dalam grup itu," ucapnya.

Diketahui KPI telah merespon temuan dan hasil rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penanganan perundungan dan pelecehan seksual pada MS.

Ketua KPI Agung Suprio menyatakan pihaknya akan kooperatif dengan berbagai pihak untuk membantu proses hukum perkara tersebut.

Ia juga mengungkapkan akan menggunakan rekomendasi Komnas HAM untuk membuat aturan penanganan dan pencegahan seksual di internal KPI.

Baca juga: Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.