Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2021, 20:13 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai menjadi sinyal bagi seluruh pihak untuk bersinergi dalam upaya pencegahan serta penanganan.

Oleh sebab itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menekankan pentingnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

“Saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi. Ini menjadi alarm dan peringatan bersama untuk bergerak dan bersinergi dalam upaya memberikan yang terbaik melalui pencegahan, penanganan, pelayanan terbaik, dan pemberian keadilan kepada korban," kata Bintang, dalam kunjungannya ke Lampung, dikutip dari siaran pers, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Bintang mengatakan, UPTD PPA mempermudah koordinasi pusat dan daerah apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain dengan UPTD PPA, pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk dapat segera menindaklanjuti kasus bersangkutan.

"Miris memang dengan semakin banyak dan beragamnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mari kita bergandengan tangan, merapatkan barisan, dan bersinergi bersama memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak Indonesia,” ujar dia.

Menurut Bintang, selain pemenuhan hak anak, upaya perlindungan dari segala bentuk kekerasan juga tidak kalah penting.

Oleh karena itu, memberikan efek jera pada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak pun diperlukan, yaitu dengan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku.

Selain itu, salah satu upaya pemenuhan hak anak agar terhindar dari kekerasan yakni dengan pembentukan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

Baca juga: Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

RBRA sangat penting karena anak membutuhkan tempat untuk bermain dan beraktivitas yang aman, nyaman, terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, serta hal membahayakan lainnya.

"Apalagi dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, RBRA diharapkan dapat menjamin keselamatan dan keamanan anak dan aksesibilitas anak untuk bermain tanpa ada diskriminasi," kata Bintang.

"Sehingga anak memiliki tempat bermain untuk melepaskan kegundahan dan kesedihannya sesuai kebutuhan natural anak," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com