Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Kompas.com - 30/11/2021, 17:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas aturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilu 2024 sebelum 7 Desember.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat permohonan konsultasi dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

"Hari ini, KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam forum RDP untuk membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024," ujar Pramono, dikutip dari siaran pers, Selasa (30/11/2021).

"Surat sudah diterima di staf Setjen DPR RI. Dalam surat tersebut KPU berharap RDP bisa dilaksanakan pada 7 Desember," tutur dia.

Baca juga: Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Jika RDP tidak dapat dilakukan pada 7 Desember, maka KPU meminta rapat digelar sebelum masa reses pada 15 Desember.

Pramono juga menyinggung perihal hari H pemungutan suara Pemilu 2024 yang telah diusulkan oleh KPU.

Dia mengungkapkan, KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak atas usulan itu.

"Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bahwa tanggal yang diajukan oleh KPU, yakni 21 Februari 2024 merupakan pilihan paling tepat," kata Pramono.

"Selain itu, kami mengapresiasi para pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2)," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menargetkan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 dapat disepakati bersama pemerintah dan KPU pada Januari atau Februari 2022.

Doli berharap, keputusan soal tanggal pelaksanaan pemilu dapat menjadi konsensus bersama tanpa perlu melalui voting di Komisi II.

"Saya kira kalau kita bicara deadline paling enggak pas sidang awal tahun 2022 itulah paling lama harus sudah selesai," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Setelah Putusan MK, Pemilu 2024 Kemungkinan Akan Tetap 5 Kotak Suara

Doli mengaku sudah mendengar kabar bahwa pemerintah dan KPU sepakat pemilu 2024 digelar pada 21 Februari dan pilkada dilaksanakan pada bulan September.

Ia akan menghubungi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengonfirmasi hal tersebut, agar Komisi II DPR dapat segera menggelar rapat bersama pemerintah dan KPU untuk menyepakati tanggal pelaksanaan pemilu.

"Saya akan komunikasi dengan Mendagri menanyakan apakah memang kita bisa melaksanakan raker lagi, artinya konsolidasinya sudah selesai, karena patokan kita di Komisi II ini kan formal, bukan isu, bukan rumor," ujar Doli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com