Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang direncanakan DPR tidak berlaku surut, seolah-olah sudah ada sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab, kenyataannya UU Cipta Kerja sudah ada lebih dahulu sebelum DPR dan pemerintah mengatur ketentuan soal metode omnibus dalam pembentukan undan-undang lewat revisi UU PPP.

"UU yang nantinya mengubah UU Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak bisa berlaku surut ke belakang seolah-olah sudah ada sebelum adanya UU Cipta Kerja. Karena kenyataannya, UU Cipta Kerja sudah ada lebih dahulu sebelum pemerintah dan DPR memberi tempat kepada omnibus di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011," kata Yusril saat dihubungi, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Hal ini disampaikan Yusril menanggapi rencana DPR merevisi UU PPP untuk mencantumkan ketentuan soal omnibus law setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Yusril mengatakan, karena tidak berlaku surut, maka revisi UU PPP tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja.

Kendati demikian, ia menilai ide untuk merevisi UU PPP terlebih dahulu sebelum merevisi UU Cipta Kerja merupakan langkah yang tepat karena pembuatan atau perubahan UU melalui metode omnibus belum dikenal dalam UU PPP.

"Sebab itu, kalau diuji secara formil di MK, prosedur pembentukan UU menempuh cara seperti itu bisa dinyatakan inkonstitusional oleh MK," kata Yusril.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Di sisi lain, Yusril juga mengingatkan, dalam putusannya, MK belum masuk kepada persoalan materiil, yakni soal apakah materi dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Namun, MK baru menguji secara formil dan menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

"Itu berarti prosedur pembentukannya harus dibuat konstitusional lebih dahulu, baru kemudian dikaji ulang materi pengaturannya oleh pemerintah dan DPR apakah ada yang inkonstitusional atau tidak," ujar Yusril.

Dengan demikian, Yusril menegaskan, nantinya pemerintah dan DPR tetap harus melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja baik secara formil maupun materiil.

Baca juga: Pakar Nilai Tidak Adil jika UU PPP Direvisi untuk Muluskan UU Cipta Kerja