Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Kompas.com - 30/11/2021, 13:07 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa penggunaan dana desa akan diprioritaskan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Oleh karenanya, dia meminta para stakeholder desa untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pemanfaatan dana desa.

“Mari kawal (dana desa) agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh desa. Pengawasan optimal dapat menghindarkan dari potensi penyelewengan dana desa,” tutur menteri yang akrab disapa Gus Halim, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (30/11/2021).

Ia pun berharap pemanfaatan dana desa bisa dilakukan searah dengan strategi SDGs Desa. Sebab, masyarakat harus merasakan manfaat dari dana desa.

Baca juga: Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Dana desa harus didampingi. Musyawarah desa (musdes) itu perdebatan data bukan berdebat saya ingin ini dan itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Halim berujar, data yang didapat dari pendataan SDGs Desa di seluruh desa di Indonesia akan menjadi pedoman untuk menemukan masalah dan potensi dalam pembangunan desa.

“Prinsip utama pendampingan adalah data. Ketika data lengkap, peta kemiskinan akan mudah diketahui. Kita akan tahu lewat itu (peta kemiskinan) tertinggi di mana dan dana desa dioptimalkan di mana,” paparnya.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat menerima kunjungan kerja Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Rusma Yul Anwar, di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Gus Halim: Selama Ini Posyandu Aktif Undang Partisipasi Warga

Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam pertemuan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendesa PDTT Taufik Madjid dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Rr Aisyah Gamawati.

Sementara itu, Bupati Rusma melaporkan bahwa di daerahnya, dana desa sudah dimanfaatkan dengan baik tanpa ada kendala.

“Sebanyak 82 desa di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memanfaatkan dana desa dengan maksimal,” lapornya kepada Gus Halim.

Penting diketahui, kedatangan Bupati Rusma dan rombongan dilakukan dalam rangka pembahasan persiapan upacara puncak peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-71 yang akan digelar pada Minggu 12 Desember 2021 di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan.

Baca juga: Perkuat Pengarsipan di Desa, Kemendesa PDTT Disebut Gus Halim Bakal Gandeng ANRI

Dalam pembahasan persiapan upacara, Gus Halim mengusulkan adanya pameran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pameran produk-produk warga transmigran, dan penyerahan bantuan.

Adapun secara historis, penyelenggaraan transmigrasi pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950.

Saat itu, pemerintah memberangkatkan 25 kepala keluarga (KK) dengan total 98 jiwa. Mereka dibagi dan disebar ke sejumlah daerah di Indonesia.

Komposisi penyebarannya, yakni 23 KK ke Lampung dan 2 KK disebar ke Lubuk Linggau.

Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan dibuka untuk kawasan transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada 1973.

Baca juga: Percepat Pembentukan Desa Mandiri, Gus Halim Tingkatkan Profesionalisme Tenaga Pendamping

Penempatan terakhir dilakukan pada 2009 lalu. Para penghuni rata-rata berprofesi sebagai petani dan berasal dari Pulau Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com