Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2021, 12:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, Partai Nasdem seharusnya meminta Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni mundur dari kepanitiaan pelaksanaan Formula E.

Sebab, PSI melihat langkah-langkah Sahroni terkait pelaksanaan ajang balap mobil tersebut membahayakan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau saya jadi Bang Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem), saya akan minta Mas Sahroni sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem dan anggota DPR RI untuk mundur dari jabatan Ketua Pelaksana Formula E. Meskipun Mas Sahroni menjadi Ketua Pelaksana Formula E sebagai Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI), hal itu tidak dapat dipisahkan dari jabatannya di Nasdem," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, Dea Tunggaesti dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Hal tersebut disampaikan Dea di sela-sela konsolidasi internal di Klaten, Jawa Tengah, Selasa seperti dikutip dari siaran pers. 

Menurut Dea, langkah Sahroni membahayakan karena melibatkan Jokowi ketika masih banyak persoalan membelit Formula E.

"Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi," ujarnya.

Dea menyebut, saran tersebut berangkat dari keprihatinan sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi, antara PSI dan Partai Nasdem.

Menurut dia, tiada yang salah jika PSI mengingatkan Partai Nasdem.

"Mari sama-sama kita jaga Pak Jokowi. Beliau sedang fokus pada kerja pemulihan ekonomi dan menjaga pandemi Covid-19 tetap landai. Jangan dijerumuskan dalam benang kusut persoalan Formula E," kata dia. 

Baca juga: Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni Janji Libatkan KPK untuk Pengawasan

Sementara itu, dikutip wartakotalive.com, Sahroni membantah dirinya melibatkan Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Formula E.

Ia beralasan, tujuan menghadap Presiden Jokowi bukan untuk melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, melainkan melaporkan lokasi sirkuit tempat Formula E digelar.

"Kami harus melaporkan ini kepada bapak Presiden, bukan melibatkan Presiden terkait dengan penyelenggaraan," kata Sahroni.

Dia juga menegaskan, penyelenggaraan Formula E keseluruhannya akan dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, IMI, dan Jakpro.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com