Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Kompas.com - 29/11/2021, 13:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat.

Ia mengingatkan para abdi negara supaya memperkokoh integritas dan menciptakan birokrasi yang lebih transparan serta akuntabel.

"Jangan mempersulit, mengambil pungutan liar dan memberatkan masyarakat. Bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme," kata Jokowi, saat memberikan sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korpri secara virtual, Senin (29/11/2021).

Baca juga: HUT Ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Jokowi mengatakan, setiap anggota Korpri harus memiliki nilai dasar yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Ia ingin anggota Korpri di berbagai jabatan memegang teguh nilai inti aparatur sipil negara (ASN), yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Presiden menyampaikan, pengabdian yang diberikan anggota Korpri kepada bangsa dan negara tidak boleh berhenti.

Ekspektasi masyarakat makin tinggi. Di saat bersamaan tantangan perubahan kian kompleks, baik karena perkembangan teknologi maupun akibat musibah dan pandemi.

Dalam menghadapi semua tantangan ini, kata dia, Korpri harus terus bertransformasi, memperkokoh sikap melayani, menjadi abdi masyarakat serta negara.

"Terus berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien, terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberi solusi dengan cepat dan jitu sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarkat," ucap Jokowi.

Baca juga: Sejarah Hari Korpri yang Diperingati PNS Setiap 29 November

Setiap anggota Korpri, lanjut Jokowi, harus berada di garda terdepan reformasi birokrasi, memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, dan menyederhanakan organisasi.

Dengan begitu seluruh lembaga bisa bergerak lincah, menghilangkan sekat-sekat egosektoral, serta memangkas prosedur yang rumit.

Presiden ingin seluruh anggota Korpri melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan. Ia berpesan agar abdi negara mengubah cara pikir dan bekerja dengan menghindari ketidakefisienan dan kerumitan.

"Untuk itu setiap dinas, kementerian, maupun lembaga agar berkolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi, terapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan," kata Presiden.

Jokowi juga berharap seluruh anggota Korpri dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga NKRI, Pancasila, Konstitusi, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Menjalin kerja sama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama sama mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com