Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Kompas.com - 29/11/2021, 07:48 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar workshop untuk seluruh Anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut bahwa ada sekitar 1.100 anggota legislatif dari Fraksi PPP yang mengikuti workshop tersebut.

Mereka datang untuk diberikan pemahaman kepartaian guna mendongkrak elektoral PPP pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

"Acara ini merupakan langkah PPP untuk mendongkrak elektoral menuju 2024. Kita menghadirkan sekitar 1.100 anggota DPRD PPP seluruh Indonesia baik provinsi maupun kab/kota," ujar Baidowi saat ditemui di lokasi, Minggu.

"Tujuannya untuk menyeragamkan pemahaman kepartaian untuk kerja-kerja elektoral di Pemilu 2024," kata dia.

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, workshop tersebut juga memberikan arahan bagaimana program legislasi, pengawasan, dan anggaran dari PPP pusat ke provinsi dan kabupaten bisa menyambung.

Baca juga: Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Dalam kegiatan itu, ujar dia, PPP juga meningkatkan capacity building masing-masing anggota DPRD dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang memang kompeten di bidangnya.

"Insya Allah besok ada Bapak ketua DPD La Nyalla Mattalitti untuk menyinergikan antara DPD dan DPRD karena DPD merupakan perwakilan dari daerah," kata Awiek.

"Ada Bapak Erick Thohir, beliau akan hadir juga memberikan materi terkait peran dan fungsi badan usaha milik negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pandemi Covid-19," tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Suharso Monoarfa meminta seluruh Anggota Fraksi DPRD di semua tingkatan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran di daerah.

Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan sebagai upaya mengawal suksesnya roda pemerintahan saat ini tengah berjalan.

“Kita adalah bagian dari koalisi pemerintah, maka kita berhararap pada pemerintah untuk sukses sampai akhir periode seperti yang diamanatkan. Utamanya adalah dengan mendorong percepatan penyerapan anggaran" ujar Suharso.

Menurut catatan Suharso, baru ada 7 provinsi yang penyerapan anggarannya di atas 80 persen dan baru ada 6 provinsi yang penyerapan angarannya sebesar 70-80 persen. Sementara akhir tahun tinggal satu bulan lagi.

Ia mengatakan, percepatan penyerapan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penyerapan anggaran yang terhambat menyebabkan pembangunan tidak bergerak.

Baca juga: Waketum PPP Nilai Erick Thohir Potensial Jadi Capres atau Cawapres

“Kita tau, saat ini terjadi refocusing-refocusing anggaran di pemerintahan, tetapi itu tidak menjadi alasan dalam percepatan penyerapan anggaran,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas itu.

Suharso juga meminta, agar Fraksi PPP di semua tingkatan agar menegur pemerintah daerah untuk segera memutuskan anggaran.

“Mendorong para bupati, walikota untuk cepat-cepat memutuskan itu. Kemudian anggota Fraksi PPP juga harus hadir dan mengawal hingga pelaksanaan pembangunan sehingga fungsi legislative anggota DPRD PPP benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur dia.

Adapun PPP menggelar Workshop Anggota DPRD seluruh Indonesia pada 28-30 November.

Dalam kegiatan ini semua anggota DPRD mendapatkan sejumlah materi diantara tentang sinergi BUMD dan BUMN serta, kebijakan dana transer pusat ke daerah serta materi lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com